Efektivitas Peran DK PBB dalam Konflik Palestina-Israel

Oleh: H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH

Miris rasanya membaca headline berita di beberapa media massa dua minggu terakhir. Konflik Israel-Palestina kembali panas dibicarakan. Perang pun mulai membabi buta: hampir separuh warga Gaza yang tak berdosa Bom Fosfor Putih Israeldikorbankan, penggunaan material perang yang tidak sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional, hingga sarana fasilitas dan infrastruktur yang digunakan sebagai bantuan kemanusiaan ikut menjadi target serangan (Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 2009).

Konflik antara Israel-Palestina bukanlah kali pertama. Berbagai acara perundingan damai seolah tidak berarti karena konflik Israel-Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Sebenarnya ada dua isu penting yang menjadi alasan konflik Israel-Palestina tak kunjung padam, yakni isu politik dan isu teologis. Isu teologis karena mereka (Israel Palestina) berjuang memperebutkan wilayah “suci” yang secara teologis-historis perjuangan untuk mendapatkannya telah “diamanatkan oleh Tuhan”. Konsep teologis kedua Negara tersebut jelas sangat kontras, Israel dengan dasar teologi Yahudi sedangkan Palestina dengan dasar teologi Islam.

Isu politik nyatanya sering digunakan pihak Israel untuk melancarkan agresi ke wilayah negara Palestina. Fokus serangan Israel saat ini adalah pada seluruh wilayah yang didiami kelompok Hamas. Harakah Muqawamah Islamiyah atau lebih dikenal dengan Hamas merupakan organisasi yang didirikan sejak 1987 dan secara sah merupakan partai politik yang mendominasi kursi parlemen Palestina (meraih 76 dari total 132 kursi). Sehingga nampak adanya pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara (state sovereignity) dalam hal ini mengingat tujuan akhir serangan Israel adalah menggantikan posisi Hamas yang dianggap “garis keras” dengan posisi Fatah yang selama ini disukai oleh negara Barat.
Apa kata UN Charter?
Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan segala macam wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan penting demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan. Fungsi sebagai “polisi dunia” ini dipertanyakan semenjak Negeri Paman Sam sangat sensitive terhadap isu-isu yang berhubungan dengan 911 bombing (Kasus WTC 11 September 2001).
Pasal 39-51 Piagam PBB (United Nations Charter) menunjukkan betapa kuatnya DK PBB walaupun terkadang seringkali ditemui banyak pelanggaran terhadap penggunaan kekuatan tersebut. Misalnya saja inti dari pasal 39 ialah bahwa sebelum memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi pemulihan perdamaian dan keamanan, Dewan akan menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (threat of peace), atau pelanggaran terhadap perdamaian (breach of peace) ataupun suatu agresi (act of aggression) melalui investigasi. Dan segala penyelesaian konflik antar negara yang berujung melalui jalur kekerasan (use of force) maka harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari DK PBB. Namun, implementasi dari pasal-pasal tersebut menjadi tidak efektif karena nuansa kebijakan politik anggota tetap DK PBB yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada common interest seluruh negara anggota PBB. Penggunaan hak veto pun terkadang sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan DK PBB. Untuk itulah tidak sedikit negara yang merasa dirugikan akibat dijatuhkannya resolusi Dewan.
Efektifkah Resolusi DK PBB?
Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan membuat sebagian negara mempertanyakan fungsi dan efektivitas adanya DK PBB. Begitu dekatnya Amerika dengan Israel dalam berbagai hal menjadikan resolusi Dewan yang dijatuhkan terasa kurang efektif. Misalnya saja implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Israel memang punya hak untuk mempertahankan diri, namun tidak ada yang punya hak “mempertahankan” wilayah pendudukan. Dan ketika Mahkamah Internasional mengutuk pembangunan “dinding pemisah,” bahkan di sebuah Peradilan AS, hakim Buergenthal, menegaskan bahwa pembangunan tembok pemisah untuk mempertahankan wilayah pendudukan Israel merupakan ipso facto dalam “pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” karena pendudukan itu sendiri ilegal.” Namun kenyataannya, tembok besar telah berdiri kokoh dan banyak penduduk sipil Palestina menjadi korban serta Israel seolah tidak bersalah.
Terakhir, resolusi 1860 yang baru saja dikeluarkan DK PBB menjadi tidak berarti untuk dilaksanakan kedua belah pihak yang berselisih. Hanya Amerika Serikat saja yang abstain dalam pemungutan suara mengenai pengesahan resolusi 1860 tersebut. Sedangkan ke-13 anggota DK PBB (baik permanent atau non-permanent members) lainya setuju untuk disahkannya resolusi tersebut guna menghindari banyaknya korban serta menghindari serangkaian pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Internasional.
Kedekatan Amerika dengan Israel memang tidak terelakkan lagi. The New York Times (23 September 2001), memberitakan bahwa bantuan yang diberikan untuk Israel adalah sebesar 77 Milyar US$ sejak tahun 1967. Dan itu belum termasuk “sumbangan” teknologi militer yang canggih. Fakta tersebut memberikan gambaran buruk akibat adanya dua wajah dari Amerika yaitu sebagai anggota tetap DK PBB dan sebagai TTM Israel. Tidak salah lagi apabila Israel berani untuk “tidak mematuhi” segala aturan dari resolusi Dewan karena Amerika berada dibelakangnya. Sehingga muncul ketidakefektifan dan ketidakadilan resolusi Dewan yang hanya berdasar kepentingan politik semata.
Kesimpulan
Banyak pakar Hukum Internasional mempertanyakan mengenai masih efektifkah DK PBB apabila hak veto di-handle oleh kelima founding fathersnya? Bukankah fakta pada konflik Israel Palestina, kasus perang Iraq 2003, dan kasus serupa lainnya sudah jelas menunjukkan bahwa DK PBB tidak berfungsi lagi seperti tertuang pada Piagam PBB. Kasus invasi Amerika di Iraq tanpa legalisasi DK PBB serta tidak adanya resolusi tepat dalam konflik Israel-Palestina menggambarkan bahwa anggota tetap DK PBB tidak efektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Bahkan sampai saat ini banyak dipertentangkan akan lemahnya DK PBB dalam memberikan sangsi tegas (kepada Israel) sebagai akibat pelanggaran terhadap resolusi yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa usaha agar citra PBB semakin baik di mata internasional, yakni merubah atau merevisi Piagam PBB, menambah jumlah anggota tetap DK PBB dengan menghitung representative setiap benua (seperti halnya anggota tidak tetap DK PBB), serta optimalisasi peran DK PBB dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan (peace and security to the whole nation).

*) Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana FH UII yang saat ini Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Pusdiklat FH UII dari tahun 2008-2009.

About these ads

Tentang Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Dodik Setiawan Nur Heriyanto work as lecturer and legal consultant. He was graduated both undergraduate and postgraduate from Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, one of the oldest universities in Indonesia. He teach several subjects of international law and subjects of legal skill. He also expertise in contract drafter and legal drafter, an area of skill which have been learned during served as civil servant at Local Government of Yogyakarta's Special Region (2009-2012). For more detail about him or more discussion just send him email dodiksetiawan@gmail.com (this mail available also for iMessage, chat, and other social media).
Tulisan ini dipublikasikan di International Law, Law (Hukum). Tandai permalink.

27 Balasan ke Efektivitas Peran DK PBB dalam Konflik Palestina-Israel

  1. Agustinus berkata:

    maaf pak, saya mau bertanya, apakah mengenai persoalan di atas sudah di jadikan judul untuk skripsi bapak??

  2. Dodik Setiawan berkata:

    Saya pernah mempublikasikan tulisan saya tersebut di salah satu media jurnal di kampus. Ketika saya publish di blog saya ini justru memancing banyak kalangan mahasiswa untuk melakukan bimbingan dengan saya baik lewat email atau facebook. Saya kebetulan pernah menganalisa kasus ini menurut Hukum Internasional. Jika bapak ada kesulitan ketika mau mengangkat tema ini, silahkan tanya. Saya terbuka dalam diskusi mengenai tulisan2 saya…

  3. Agustinus berkata:

    terima kasih pak… sebenarnya saya akan mengangkat tema ini sebagai penulisan saya… cuma saya takutnya sudah ada yang menulis untuk penulisan ini… saya masih mahasiswa S1 kok pak… hehehhehe sekali lagi terima kasih untuk informasinya..

  4. Dodik Setiawan berkata:

    Oh sebenarnya pernah ada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta setelah membaca tulisan saya ini sering berkirim email dengan saya untuk bimbingan dan minta saran serta diskusi dengan tema ini. Katanya ini juga untuk skripsi dia. Tapi di kampus saya (FH UII) mungkin belum ada.

  5. azel berkata:

    kebetulan topik bahasan bapak sesuai dengan topik yang akan saya tulis untuk tugas akhir semester. bisa minta alamat email untuk diskusi lebih lanjut? thx

  6. Dodik Setiawan berkata:

    Berikut ini adalah alamat email saya: dodiksetiawan@gmail.com terimakasih.maaf jika saya tidak bisa membalas dengan cepat dikarenakan banyaknya message dan comment.

  7. Andi Putra berkata:

    Menurut saya, analisa tersebut di atas sudah lari dari dasar permasalahan Israel dan Palestina. Saya hendak meluruskan bahwa sebenarnya Palestina tidak berkepentingan dengan isu tanah suci. Masalah ini seharusnya dilihat dari doktrin zionisme itu sendiri, di mana hikayat keagamaan Yahudi dijadikan sebagai pembenaran atas pencaplokan atas tanah bangsa Arab Palestina. Sebagai bangsa yang terjajah, sangat wajar bangsa Palestina berkepentingan mempertahankan wilayah yang telah ribuan tahun menjadi kediaman mereka. Saya takut ini menjadi lari dari permasalahan sebenarnya sejak permulaaan pembentukan Zionisme dan pengevakuasian bangsa Yahudi dari seluruh dunia ke dalam wilayah Palestina yang menurut bangsa Israel sendirisebagai Tanah yang Dijanjikan bagi mereka. Seharusnya kita tetap melihat masalah ini sebagai Kolonialisme dan Rasisme yang terbalut dalam baju Zionis itu sendiri.

  8. Pak, saya mohon izin untuk mengutip sebagian dari tulisan bapak untuk saya masukkan dalam Tugas Akhir Semester saya.
    Terima Kasih sebelumnya…

    (Mahasiswa Undiksha – Singaraja Bali)

  9. Dodik Setiawan berkata:

    Silahkan. Jangan lupa cantumkan secara detail sumbernya baik melalui footnote, endnote atau daftar pustaka. maturnuwun. semoga tugas akhir anda cepat terselesaikan. amien.

  10. Hesty berkata:

    Pak, saya mau bertanya. Bagaimana selanjutnya peran amerika serikat terhadap dewan keamanan pbb ini? Mengapa amerika bgt dominan, hingga pbb pun seolah takut pd bangsa ini?

  11. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    itulah mengapa saya mencoba ber-statement bahwa sistem organisasi di PBB perlu di ‘renovas’ ulang. coba anda lihat di United Nations Charter. hanya lima negara yang punya veto. terlebih melihat dominannya Amerika bisa terlihat tampak mata karena negara tsb merupakan salah satu negara anggota DK PBB tersebut. jadi ya kebijakannya politis yang cenderung populis. alias kebijakan yang menguntungkan dia sendiri namun pensosialisasian kebijakannya itu selalu ‘mengatasnamakan’ masyarakat dunia.

  12. aman yahya berkata:

    Asslm, mau nanya,,,
    lalu keputusan PBB itu bagaimana???
    apakah di PBB sana dibahas jg??

  13. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    Waalaikumsalam. keputusan PBB yang bagaimana? mohon agar lebih spesifik karena banyak sekali keputusan yang dikeluarkan oleh PBB.

  14. Dede Irwan berkata:

    Ma’af Pak sebelumnya,saya mau bertanya tentang “mengapa Dewan keamanan PBB itu tidak tegas terhadap Israel, ketika kapal bantuannya untuk para korban warga palestina itu di serang oleh Israel dalam konflik israel dengan palestina…!”,dan Saya mohon izin untuk menyalin sebagian materi di atas untuk tugas diskusi saya pelajaran PKN .Terima Kasih banyak untuk materinya…

  15. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    Mohon maaf harus menunggu lama balasan komentar anda mengingat kesibukan. Seperti yang saya tuliskan di artikel blog saya tersebut. bahwa yang seharusnya dapat memberi sanksi adalah Dewan Keamanan PBB (istilahnya polisi dunia nya), dan kondisi bahwa DK PBB yang mempunyai veto sebagian besar mendukung israel, maka bisa dibayangkan keputusannya bagaimana? tidak adil kan? sedikit berpihak kan? nah kenyataan inilah yang menyebabkan penyelesaian timur tengah belum juga ditemui jalan yang terang dan kondisi kedamaian yg diharapkan semua pihak.

    Tidak apa2 mencuplik tulisan saya, namun tentu gunakan footnote atau masukkan di daftar kepustakaan untuk menghindari sangsi pidana HAKI.

  16. OK.Ikhsan berkata:

    menurut saya , dunia sudah sepakat mengenai hak VETO yang diberikan kepada 5 negara tersebut. Dan kita pun dari dulu-dulu telah sadar bahwa instrumen internasional, atau international institution adalah ‘alat’ yang di gunakan untuk mempermudah pengaplikasian kepentingan nasional (agenda) oleh Amerika khususnya dan untuk melindungi protokol zionis. Mungkin kita bisa katakan bahwa UNSC lebih kurang sama dengan League of Nation yang telah gagal setelah di bentuk pasca perang dunia pertama yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian di dunia. Walaupun UNSC tidak gagal secara langsung, tetapi hak veto itu sendiri yang melemahkan dan menjadikan UN tdk efektif
    pertanyaan saya pak, apa yang bisa kita lakukan (Indonesia) setelah panjang lebar kita membicarakan, Veto, Int.Law, setelah kita melihat kedtidak efektifan instrumen internasional spt UN dan lainnya? apakah kita punya posisi tawar di lingkungan internasional?

  17. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    Good comment and question Sdr.Ikhsan.
    Menurut pemahaman saya, aturan hukum di dunia ini tidak ada yang bisa berlaku permanen. Piagam PBB tampaknya sudah out of date. Ada ketidakadilan disana termasuk posisi DK PBB. Sehingga (menurut saya) perlu dilakukan perubahan.

    Indonesia saat ini telah menjadi salah satu anggota Tidak tetap DK PBB, namun posisi ini tetap tidak mempunyai power. Bayangkan saja bila Indonesia meminta Piagam PBB dirubah dan tidak disetujui oleh DK PBB sendiri, bisa dikucilkan nantinya Indonesia di mata internasional. Apalagi pemerintah kita saja malah sibuk mencari muka untuk meningkatkan hubungan dagang dengan banyak negara maju (yang juga menjadi anggota DK PBB). So, kita butuh keberanian, semangat perubahan tinggi, dan sosok pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat internasional bila mau merubah piagam PBB sesuai kondisi real yang ada.

  18. OK.Ikhsan berkata:

    Ya, bagi negara2 yang ‘kurang’ dianggap posisinya atau negara yang kurang memiliki posisi tawar di komunitas internasional hukum sangat berlaku secara permanen, dan apabilan negara2 yg ‘kurang’ tsb melakukan kesalahan hukum didalam negeri nya sendiri atau di lingkungan internasional negara2 tsb sdh pasti dikenakan sanksi.
    Tetapi utk negara-negara pendiri khususnya Amerika, hukum dan undang-undang bisa di manipulasi, teori2 hukum internasional juga di manipulasi sesuai kebutuhan pencapaian kepentingan nasional, sudah banyak contohnya, dari law of armed conflict use of force, penggunaan kata-kata humanitarian intervention, peacekeeping dan lainnya yang di salahgunakan dalam pengaplikasiannya. sekarang banyak mahasiswa2 hukum belajar berdasarkan undang-undang yang memang sudah ada di buat dari dulu2 dan akta2 khususnyabidang hukum internasional.
    menurut saya secara analisis akademiknya kita sdh bisa melihat ini adalah sebagai sebuah politik dalam hukum.
    ini saya ada masukan untuk sekedar nambah2 ilmu kita yang dsini dgn judul buku The Politics of International Law By Christian Reus-Smit. Mungkin bs menjadi bahan referensi kt untuk lebih mengetahui politik dibalik hukum internasional dan menambah ilmu untuk menganalisis suatu permasalahan dalam ruang lingkup hukum melalui berbagai aspek dan teori hubungan internasional.
    Alhamdulillah, wadah blog ini bisa utk kt berbagi ilmu dan tahu apa kontribusi yang bisa kt lakukan, dan bukan sekedar utk membaca berita saja

  19. gatot berkata:

    hampir sama dengan thesis yg mau saya angkat.mohon bimbinganya y pak

  20. abib nurrohman hidayatulloh berkata:

    minta gambarnya ya

  21. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    silahkan bilamana ingin mengcopy gambarnya :)

  22. ulung berkata:

    permisi pak…
    saya saat ini sedang menyusun skripsi hukum internasional yg mengangkat tema “konflik israel palestina”

    saya ingin bertanya dimanakah saya bisa mendapatkan “literatur yang valid” sebagai referensi mengenai sejarah konflik israel-palestina ini… judul bukunya apa? klo ada ebooknya lebih bagus lagi…atau ebook jurnal2 hukumnya…hehehe

    mohon bantuannya
    terima kasih

  23. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    Mohon maaf sy br dpt membalasnya. Mungkin banyak diulas dalam jurnal internasional. Setiap kampus dpt mengaksesnya menggunakan fasilitas perpustakaan. Silahkan search di westlaw journal, lexis nexis, proquest, atau jstor. Banyak yg sdh mengulasnya melalui jurnal jurnal tersebut.

  24. gokpar berkata:

    apa upaya terakhir PBB untuk menyelesaikan konflik di tanahpalestina

  25. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    Sampai detik ini msh diupayakan langkah perdamaian oleh PBB baik berupa negosiasi atau media perdamaian lainnya yg diatur dalam konvensi maupun kebiasaan internasional.

  26. gokpar berkata:

    contohnya apa mas seperti apa?

  27. gokpar berkata:

    menurut bapak apa konflik masih bisa di selesaikan? dan apa alasan bapak

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s