Menata Ulang Kelembagaan di DIY

Oleh: Anggita Dian Cahyani

Baru-baru ini sedang menghangat hasil pencermatan Kementerian Keuangan mengenai membengkaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pusat sehingga berimplikasi pada kurang leluasanya negara dalam mengelola anggarannya untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang produktif. Faktanya, perbelanjaan keuangan negara sebagian besar mengalir ke daerah dan dominan untuk membayar gaji PNS.

Terlebih bila kita melacak kondisi di daerah, terkadang penambahan recruitment PNS diadakan bukan semata-mata pertimbangan beban kerja (kinerja) ataupun kebutuhan sumber daya pada bidang tertentu. Bahkan bisa jadi proses penerimaan CPNS dilakukan karena kepentingan politis.

Padahal apabila ditelusuri lebih dalam, persoalan tingginya angka PNS (khususnya di Provinsi DIY) sebenarnya juga berkaitan dengan sistem kelembagaan yang kurang tertata sesuai kebutuhan maupun peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menata kembali susunan organisasi perangkat daerah agar lebih proporsiaonal, efisien dan efektif, Pemerintah Daerah Provinsi DIY menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan penghantaran Gubernur DIY dalam Rapat Paripurna di DPRD Provinsi DIY tanggal 4 Juli 2011, disebutkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam mencermati susunan dan struktur kelembagaan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain: duplikasi tugas, relevansi nomenklatur, kelebihan beban tugas dan keseimbangan beban kerja, kedekatan dalam proses kerja, serta perumpunan yang belum sesuai pada beberapa unit kerja. Oleh karena itu perubahan organisasi perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Akan tetapi, menurut Penulis, ada beberapa hal yang harus dicermati kembali dalam merubah susunan kelembagaan organisasi perangkat daerah di DIY, antara lain dasar hukum, substansi perubahan, dan penyertaan kajian akademik.

Dasar Hukum Perubahan Perda 5 dan 7 Tahun 2008

Pada dasarnya, perubahan Perda Nomor 5 dan Nomor 7 Tahun 2008 harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam merubah susunan kelembagaan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mana disebutkan bahwa apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Namun Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah tidak dimasukkan pada bagian dasar hukum mengingat dalam kedua Raperda. Padahal peraturan ini menjadi dasar perubahan atas kedua Raperda yang telah ditetapkan pada tahun 2008 tersebut.

 Substansi Perubahan

Apabila mencermati substani perubahan kedua Raperda, ada satu hal yang menarik untuk dicermati yaitu: kedudukan hukum (legal status) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas). Permasalahan utama yang dihadapi adalah telah berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan keluarnya fungsi perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.  Dihapusnya Bidang Penanggulangan Bencana menjadi Organisasi Perangkat Daerah tersendiri (BPBD) memang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga di dalam Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008, Bakesbanglinmas hanya terdiri dari dua bagian saja yakni Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, fungsi perlindungan masyarakat seharusnya sudah menyatu dengan tugas dan fungsi Satpol PP. Selain itu, saat ini pemerintah pusat sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang nantinya akan menjadikan Badan Keaatuan Bangsa (yang dahukunya merupakan salah satu bagian dari Satpol PP) menjadi instansi vertikal. Maka, hendaknya perubahan Perda 7 Tahun 2008 perlu mempertimbangkan kedua perkembangan permasalahan tersebut agar nantinya ketika sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah timbul wacana untuk dirubah kembali.

 Penyertaan Kajian Akademik

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Namun, publikasi kedua Raperda perubahan Perda 5 dan 7 Tahun 2008 di Bernas beberapa waktu yang lalu tidak sekaligus memuat Kajian Akademik (Naskah Akademik) dari kedua Raperda tersebut. Setelah membaca kajian akademik, paling tidak kita bisa tahu secara pasti alasan mengapa perlu diadakan perubahan atas kedua Raperda tersebut. Naskah akademik ini diharapkan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah, atau kewenangan yang kemudian dapat disimpulkan bahwa sangat penting dan urgent perubahan atas kedua Raperda tersebut dilakukan.

Ketiga masukan diatas diharapkan dapat memberikan kontribusi penyempurnaan atas perubahan kedua Raperda terkait dengan susunan kelembagaan di Provinsi DIY. Besar harapan nantinya ketika sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, pelaksanaannya menjadi efektif, efisien, tidak tumpang tindih, serta aspiratif (mampu menampung keinginan masyarakat).

 *) Penulis adalah International Program (IP) Student Year Program 2010, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia dan merupakan anggota FKPH FH UII.

About these ads

Tentang Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Dodik Setiawan Nur Heriyanto work as lecturer and legal consultant. He was graduated both undergraduate and postgraduate from Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, one of the oldest universities in Indonesia. He teach several subjects of international law and subjects of legal skill. He also expertise in contract drafter and legal drafter, an area of skill which have been learned during served as civil servant at Local Government of Yogyakarta's Special Region (2009-2012). For more detail about him or more discussion just send him email dodiksetiawan@gmail.com (this mail available also for iMessage, chat, and other social media).
Tulisan ini dipublikasikan di Constitutional Law, Law (Hukum), Legal Drafter, Legal Professionals dan tag , , . Tandai permalink.

4 Balasan ke Menata Ulang Kelembagaan di DIY

  1. berita19 berkata:

    Selamat pagi…
    kunjungan perdana

  2. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    maturnuwun mas agus. sumonggo.

  3. stpengata berkata:

    apa mas dodik setuju dengan moratorium PNS ?
    bagaimana pandangannya.

    Terimakasih.
    Syukni tumi pengata
    mahasiswa magister hukum univ. pancasila-jakarta

  4. Dodik Setiawan Nur Heriyanto berkata:

    Moratorium PNS sebenarnya ditujukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi birokrasi. Kalau dilaksanakan secara benar tentu hasilnya akan bagus. Namun tampaknya perspektif yang dipahami Bapak SBY berbeda. Buktinya sekarang malah makin gemuk pemerintahan semenjak dipilih jabatan wakil menteri baru, satgas2, dsb. Typical kebijakan ini justru tidak sinkron dengan moratorium PNS. Lebih jelas tentang moratorium bisa diperoleh di website informasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Terimakasih sudah berkunjung di blog saya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s