Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, menganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan . Hal ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah   Nomor 5 Tahun 2007 tetang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Daerah   Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun, kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan oleh Pemerintah Daerah belum membawa hasil positif bagi upaya memelihara dan melestarikan kehidupan alam/lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Hal itu disinyalir karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan berbagai Limbah B3 di Yogyakarta.

Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain:

  1. Limbah industri batik, tekstil,  Limbahnya dialirkan ke sungai-sungai;
  2. Industri dan pabrik kulit, sejak sepuluh tahun terakhir ini terus meningkat jumlah pengrajinnya;
  3. Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;
  4. Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;
  5. Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang banyak menyelenggarakan Limbah cair dan Limbah padat berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli, menemukan fakta bahwa sumber Limbah B3 di Daerah  selama ini cukup beragam, yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut:

  1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
  2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;
  3. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industi batik;
  4. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
  5. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
  6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
  7. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
  8. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau Home Made dan Handicraft;
  9. Penghasil Limbah B3 dari rumah tangga, antara lain: lampu bekas, baterai bekas, dan sprayer.

Menurut hasil identifikasi Badan Lingkungan Hidup Daerah  menyebutkan, setidaknya ada empat persoalan utama terkait dengan persoalan Limbah B3 di Daerah, yaitu:

  1. Belum adanya kemampuan pihak pengusaha untuk melakukan pengolahan Limbah B3 dengan baik. Kemampuan pihak pengusaha ini sesungguhnya erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Namun kepatuhan terhadap aturan hukum itupun terkait dengan pengetahuan yang biasanya diserap melalui ada tidaknya sosialisasi suatu peraturan hukum;
  2. Belum tersedianya lokasi untuk melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3, baik yang  di fasilitasi oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Daerah yang melihat urgensinya pengaturan Limbah B3. Kurangnya daya tarik pemerintah dan pengusaha boleh jadi karena Yogyakarta tidak merupakan kota industri. Sehingga dalam kalkulasi dampak Daerah tidak tergolong wilayah industri berat. Itulah sebabnya pihak pemerintah baru saat ini terdorong untuk mengelola dampak B3 secara lebih serius;
  3. Tidak terkontrolnya pembuangan Limbah B3 dari pelaku usaha ke media lingkungan;
  4. Belum tersedianya perangkat hukum di daerah yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian . Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengajukan suatu langkah konseptual dan strategis dalam penanggulangan Limbah B3 secara lebih baik, di masa mendatang.

Terkait dengan persoalan-persoalan di atas, maka harus dicarikan solusi agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa Peraturan Daerah yang lebih tegas dan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah, khususnya dinas-dinas yang terkait untuk melakukan pengelolaan atas Limbah B3. Oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait dengan Limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Limbah B3 di Daerah memiliki sinergisitas dengan kebijakan pemerinta.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DIY inilah kemudian dituangkan dalamPeraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang baru saja di tetapkan bulan Maret 2012. Lengkap detail substansi Raperda beserta lampirannya dapat diunduh disini.

Sumber: penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

About these ads

About Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Dodik Setiawan Nur Heriyanto work as lecturer and legal consultant. He was graduated both undergraduate and postgraduate from Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, the oldest universities in Indonesia. He teach several subjects of international law and subjects of legal skill. He also expertise in contract drafter and legal drafter, an area of skill which have been learned during served as civil servant at Local Government of Yogyakarta's Special Region (2009-2012). For more detail about him or more discussion just send him email dodiksetiawan@gmail.com (this mail available also for iMessage, chat, and other social media).
This entry was posted in Constitutional Law, Law (Hukum), Legal Drafter, Legal Professionals and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s