Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Janji-janji Pilkada

Janji-janji Pilkada

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H.

BULAN Juni 2005 ini agaknya berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Semenjak dikeluarkannya Undang Undang No 32 Tahun 2004, banyak daerah mulai mempersiapkan pesta demokrasi besar-besaran untuk memilih pemimpin daerahnya masing-masing. Pemilihan kepala daerah atau lebih banyak disingkat menjadi Pilkada merupakan hal baru di kalangan rakyat kita. Hal ini merupakan awal dari proses demokrasi di negara kita.

Seperti yang kita ketahui, awal Juni lalu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimatan Timur telah memulai hajatan lokal di daerahnya. Kemudian disusul 226 kabupaten dan propinsi di Indonesia yang menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yogyakarta pun tak ketinggalan. Bulan Juni 2005 ini, tiga kabupaten besar seperti Bantul, Sleman dan Gunungkidul tengah mempersiapkan hajatan lokal tersebut. Banyak yang berargumentasi bahwa inilah saatnya rakyat menentukan pilihannya. Dan banyak juga yang berspekulasi kalau Pilkada akan banyak menimbulkan efek negatif seperti kerusuhan massa, politik uang dan lain sebagainya.

Sudah tentu spanduk-spanduk besar sudah mulai banyak kita jumpai di tiap sudut kota dan jalan-jalan besar. Bahkan poster-poster besar anjuran untuk memilih salah satu calon kandidat kepala daerah pun juga banyak dipasang di tempat yang lebih strategis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah janji-janji para calon kepala daerah yang dikampanyekan setiap harinya. Hal ini sudah tidak asing lagi semenjak diadakannya Pemilu 2004 kemarin.

Janji pengentasan kemiskinan, pendidikan gratis dan janji-janji lainnya mulai diusung para calon untuk dapat dengan mudah memikat hati rakyat. Padahal yang terpenting di sini adalah realisasi dari janji tersebut. Jangan sampai seperti kata pepatah Jawa kakehan gluduk kurang udan.

Memang masalah kemiskinan dan masalah pendidikan sudah menjadi masalah utama bangsa kita. Pengentasan kemiskinan pun masih dirasa belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Bahkan seringkali para wakil rakyat justru berpihak kepada para pengusaha investor besar daripada rakyat mereka yang kesusahan mencari nafkah. Hingga akhirnya muncul masalah korupsi berjamaah di kalangan pejabat kita yang bermula dari uang rakyat.

Pendidikan gratis dan merata juga mungkin banyak diutarakan para calon kepala daerah. Yang masih dilupakan, kebijakan pendidikan sendiri –agar bisa mencapai tujuannya– juga harus memperhitungkan preferensi dan keterbatasan kaum miskin. Di sini diartikan bahwa sebaiknya statement para calon kepala daerah seharusnya bertumpu pada data kenyataan lapangan di daerahnya. Seperti misalnya, mana mungkin sebuah daerah yang miskin akan kekayaan alam dan tinggi tingkat kemiskinannya diupayakan free education?

Tanpa kebijakan yang benar dan spesifik, data dari BPS menunjukkan, pendidikan sampai sekolah tingkat menengah pertama dinilai kurang efektif mengatasi pengangguran. Data tahun 2003 juga menunjukkan, pengangguran terbuka pada kelompok tidak sekolah atau tidak tamat SD sebesar 5,57 persen. Pengangguran terbuka kelompok tamatan SD dan tamatan SMP umumnya justru lebih tinggi, berturut-turut sebesar 6,34 persen dan 11,41 persen.

Hal ini dapat ditafsirkan, pendidikan dasar yang bersifat umum seperti sekarang ini tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Tanpa akses, tabungan dan kekayaan, kaum miskin yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menganggur akan kian menderita. Oleh karena itu, diperlukan jenis pendidikan yang lebih spesifik bagi kaum miskin, misalnya saja pendidikan berbasis keterampilan yang bertumpu pada potensi lokal, yang mampu menjadi bekal memperoleh pekerjaan.

Maka dari itu sudah sepantasnya kita menghindari pola pikir yang normative dalam memberikan kebijakan pendidikan bagi kaum miskin. Termasuk menerapkan kebijakan yang kelihatan ideal dan memenuhi asas normative tetap tidak akan berfungsi di lapangan sehingga tidak mubadzir ketika merealisasikan kebijakan tersebut.

Kita semua hanya bisa berharap semoga pemilihan kepala daerah dapat membawa keberhasilan menuju negara Indonesia yang demokratis. Dan tentunya juga dapat semaksimal mungkin mengatasi permasalahan lokal. Mari kita songsong Pilkada!

*) Penulis, Mahasiswa Fakultas Hukum (International Program), Universitas Islam Indonesia

Tulisan ini dimuat dalam kolom “Suara Mahasiswa” pada Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 25 Juni 2005. Tulisan dapat diakses melalui website Kedaulatan Rakyat (www.kr.co.id)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: