Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » International Law » DCA: NKRI Di obok-obok

DCA: NKRI Di obok-obok

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH

Dewasa ini, perjanjian internasional merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi sebuah negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kehendak dan kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, serta menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan masyarakat itu sendiri.

Belum lama ini pemerintah Indonesia dan Singapura membuat kesepakatan tentang adanya ekstradisi para koruptor yang singgah di negeri singa tersebut. Dan sebagai syarat pelaksanaan perjanjian, pemerintah Singapura meminta Indonesia untuk menyepakati adanya Defense Cooperation Agreement (DCA). Perjanjian pertahanan ini dinilai merugikan Indonesia lantaran memberikan peluang bagi Singapura untuk mengobok-obok kedaulatan NKRI. Buktinya salah satu klausul DCA memperbolehkan Singapura untuk melakukan latihan tempur di wilayah Indonesia empat kali dalam setahun.
Perjanjian DCA secara otomatis melanggar state sovereignty principle. Umumnya, perjanjian merupakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, dalam hal ini perjanjian tersebut hanya menguntungkan pemerintah Singapura.

Menurut pendapat penulis, ada dua hal yang dapat dijadikan pertimbangan pemerintah Indonesia khususnya bagi anggota DPR dalam menyikapi kedua perjanjian ini, yaitu: Pertama, membatalkan ratifikasi kedua perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan adanya interdependensi antara Extradition Treaty (ET) dan DCA yang mengindikasikan bahwa kalau yang satu gagal untuk diratifikasi maka yang lain juga akan ikut gagal. Pembatalan ratifikasi perjanjian tersebut tidak akan merujuk kepada wanprestasi salah satu pihak karena berdasarkan Konvensi Wina 1969 pasal 12 menguatkan bahwa “the consent of a state to be bound by a treaty is expressed by ratification when the treaty provides such consent to be expressed by means of ratification.” Jadi secara teori, perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak (pact sunt servanda) bila perjanjian tersebut belum diratifikasi.

Kedua, DPR mencoba untuk meratifikasi ET tanpa harus meratifikasi DCA. Hal ini sebagai parameter komitmen Singapura untuk menjalankan perjanjian ekstradisi tanpa harus menyerobot kedaulatan Indonesia melalui DCA.

Anggota DPR harus melihat perjanjian DCA secara jelas dan cermat. Dari segi substansi perjanjian pertahanan yang tercipta dari ekstradisi itu sangat tidak menguntungkan Indonesia, walaupun DCA secara keseluruhan belum dipublikasikan ke masyarakat umum. Wewenang DPR untuk membatalkan ratifikasi perjanjian baik ET maupun DCA haruslah disertai dengan alasan yang jelas. Dan jika nantinya DPR benar-benar menolak ratifikasi perjanjian ini, maka Singapura harus menghormati proses politik yang harus dilalui oleh suatu perjanjian atar negara.

Sebenarnya tanpa spesifik harus dituangkan di dalam perjanjian, baik Singapura maupun Indonesia dapat berunding untuk menemukan solusi yang tepat akan masalah ekstradisi. Para koruptor baik dimanapun mereka berada status mereka tetap sebagai “penjahat negara”. Dan hukum di negara manapun juga tidak akan mengampuni perbuatan para koruptor. Lagipula selama ini Indonesia sudah menjalin good neighborhood dengan Singapura jadi sudah sepantasnya Singapura memberikan respect yang terbaik dalam menangani permasalahan kedua negara tanpa harus merugikan satu sama lain.

Penulis adalah alumni Mahasiswa Fakultas Hukum (International Program) UII angkatan 2004


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: