Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Politik Hukum (Law and Politic) » Euforia Interpelasi

Euforia Interpelasi

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Akhir-akhir ini kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sedang ramai meneriakkan hak mereka kepada pemerintah yakni mulai dari hak meyatakan pendapat atas kasus dana budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, hak interpelasi Iran (persetujuan pemerintah atas Resolusi DK PBB No.1747), dan baru-baru ini sedang dihangatkan oleh interpelasi terhadap lambannya penanganan lumpur di Sidoarjo serta buruknya manajemen ganti rugi bagi para korban.

Kasus lumpur di Sidoarjo Jawa Timur bukanlah kasus biasa. Dampak dari luapan lumpur ini membawa kerugian baik materiil dan immatriil yang besar bagi para korban. Meluasnya semburan lumpur menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan menjadikan roda kehidupan masyarakat Sidoarjo menjadi terhambat. Sudah setahun lebih lumpur meluap dan hingga saat ini ketidakjelasan sikap dan perhatian pemerintah masih dirasakan kurang bagi para korban. Meski Tim verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BLPS) berhasil memproses dan menyatakan 44 berkas surat tanah milik warga korban lumpur telah lolos verifikasi, namun hingga senin (2 Juli 2007) belum ada satupun berkas yang lolos verifikasi yang diberikan Tim Verifikasi BLPS kepada PT. Minarak Lapindo Jaya (KR, 3 Juli 2007). Dan sampai saat ini masih belum jelas siapakah yang dipastikan secara hukum bertanggung jawab atas semburan lumpur panas.

Interpelasi merupakan salah satu hak anggota DPR untuk mendapatkan penjelasan pemerintah atas kebijakan yang telah diambil. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 20A ayat 2. Hak interpelasi ini sangat penting dilakukan agar dapat diketahui sampai sejauh mana sikap dan perhatian pemerintah terhadap para korban lumpur panas tersebut. Hal ini dikarenakan sampai saat ini pemerintah masih belum jelas dalam mengambil tindakan hukum kepada PT Lapindo Berantas sebab diduga telah bertindak lalai mengakibatkan penderitaan korban. Padahal berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara jelas menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Pemerintah dapat memberikan special attorney kepada Kejaksaan Agung untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan gugatan perdata terhadap Lapindo Brantas.

Namun, interpelasi ini jangan sampai menyebabkan proses politik tidak berjalan sesuai relnya lagi. Hak bertanya ini juga jangan sampai dijadikan alat politik untuk saling menjatuhkan baik dari kalangan DPR maupun Presiden. Interpelasi ini harus melaui dasar iktikad baik dari DPR untuk mendesak Presiden agar menemukan settlement yang terbaik terhadap penyelesaian kasus lumpur panas tersebut.

Yang perlu diingat, interpelasi bukan tujuan, tetapi hanya alat. Target dari pengajuan hak ini adalah bagaimana pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan rakyat. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan bukannya kepada pengusaha. Jangan sampai rakyat yang dikorbankan apalagi jika harus dihadapkan dan dipertentangkan dengan penguasa dan pengusaha. Marilah kita tunjukkan kedewasaan politik dan hukum di negeri kita tercinta ini. Negeri ini merindukan rakyatnya hidup terjamin, adil dan makmur.

Penulis:
H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH
Alumni Mahasiswa Fak. Hukum (International Program) UII angktn.2004
Tulisan ini pernah dimuat pada kolom “Suara Mahasiswa” koran Kedaulatan Rakyat tahun 2006.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: