Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » International Law » Impotensi DK-PBB dalam Konflik Arab-Israel

Impotensi DK-PBB dalam Konflik Arab-Israel

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH

Abstraksi
Under the UN Charter, the primary responsibility of Security Council is to ensure international peace and security. In the real fact such the Arab-Israeli conflict, the Security Council could not pass sanctions resolutions despite repeated threats to do so. Consequently, the threats lost all deterrent effect. The veto power has also been used by the each permanent member to avoid its responsibilities in the international legal community. Thus, what is the use of Security Council?

PENDAHULUAN
Konflik terus terjadi di timur tengah, khususnya antara Palestina dan Israel. Berbagai acara perundingan damai seolah tidak berarti karena konflik Arab-Israel masih berlangsung hingga saat ini. Ada dua isu penting yang menjadi alasan konflik Arab-Israel tak kunjung padam, yakni isu politik dan isu teologis. Isu teologis karena mereka (Palestina – Israel) berjuang memperebutkan wilayah “suci” yang secara teologis – historis perjuangan mendapatkannya telah “diamanatkan oleh Tuhan”. Konsep teologis kedua Negara tersebut jelas sangat kontras, Israel dengan dasar teologi Yahudi sedangkan Palestina dengan dasar teologi Islam.

Kelahiran Negara Israel di tengah Negara-negara Arab, yang secara jelas mempunyai budaya dan
peradaban berbeda, menjadikan suhu politik di Timur Tengah semakin meningkat. Contohnya pada saat
pernyataan kemerdekaan Israel, Negara-negara Arab bereaksi spontan mengangkat senjata. Perang Arab–Israel pun pecah dan hingga tahun 1973, perang telah berlangsung empat kali, yakni tahun 1948, 1956, 1967, dan 1973. Israel memenangkan tiga perang yang pertama. Pada perang kilat tahun 1967 (hanya berlangsung 130 jam), Israel berhasil merebut wilayah Mesir di Sinai, wilayah Yordania di lembah barat sungai Yordan, dan wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, yang total luasnya empat kali luas wilayah Israel semula.

Apa kata UN Charter?
Dewan Keamanan PBB merupakan suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan segala macam wewenang dan kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan. Fungsi sebagai “polisi dunia” dipertanyakan semenjak Negeri Paman Sam sangat sensitive terhadap isu-isu yang berhubungan dengan 911 bombing (Kasus WTC 11 September 2001).

Pasal 39-51 Piagam PBB menunjukkan betapa kuatnya DK PBB walaupun terkadang seringkali ditemui banyak pelanggaran terhadap penggunaan kekuatan tersebut. Misalnya saja inti dari pasal 39 ialah
bahwa sebelum memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi pemulihan perdamaian dan keamanan,
Dewan akan menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (threat of peace), atau
pelanggaran terhadap perdamaian (breach of peace) ataupun suatu agresi (act of aggression) melalui
investigasi. Dan segala penyelesaian konflik antar Negara yang berujung melalui jalur kekerasan (use of
force) maka harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari DK PBB. Namun, implementasi dari pasal-pasal
tersebut menjadi tidak efektif karena nuansa kebijakan politik anggota tetap PBB yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada common interest seluruh Negara anggota PBB. Dan penggunaan hak veto pun terkadang sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan DK PBB. Untuk itulah tidak sedikit negara yang merasa dirugikan akibat dijatuhkannya resolusi Dewan.

Impotensi?
Kasus konflik Arab-Israel yang berkepanjangan membuat sebagian negara mempertanyakan fungsi dan efektivitas adanya DK PBB. Begitu dekatnya Amerika dengan Israel dalam berbagai hal menjadikan resolusi Dewan yang dijatuhkan terasa kurang efektif. Contoh kecil adalah implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Israel memang punya hak untuk mempertahankan diri, namun tidak ada yang punya hak “mempertahankan” wilayah pendudukan. Dan ketika Mahkamah Internasional mengutuk pembangunan “dinding pemisah,” bahkan di sebuah Peradilan AS, hakim Buergenthal, menegaskan bahwa pembangunan tembok pemisah untuk mempertahankan wilayah pendudukan Israel merupakan ipso facto dalam “pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” karena pendudukan itu sendiri ilegal.” Namun kenyataannya, tembok besar telah berdiri kokoh dan banyak penduduk sipil Palestina menjadi korban serta Israel seolah tidak bersalah.

Kedekatan Amerika dan Israel memang tidak terelakkan lagi. The New York Times (23 September 2001), memberitakan bahwa bantuan yang diberikan untuk Israel adalah sebesar 77 Milyar US$ sejak tahun 1967. Dan itu belum termasuk “sumbangan” teknologi militer yang canggih. Fakta tersebut memberikan gambaran buruk akibat adanya dua wajah dari Amerika yaitu sebagai anggota tetap DK PBB dan sebagai TTM (Teman Tapi Mesra-red) Israel. Dan tidak salah lagi apabila Israel berani untuk
“tidak mematuhi” segala aturan dari resolusi Dewan karena Amerika berada dibelakangnya. Sehingga
muncul ketidakefektifan dan ketidakadilan resolusi Dewan yang hanya berdasar kepentingan politik semata.

Banyak pakar Hukum Internasional mempertanyakan mengenai masih efektifkah DK PBB apabila hak veto di-handle oleh kelima founding fathersnya? Bukankah fakta pada konflik Arab-Israel, kasus perang Iraq 2003, dan kasus serupa lainnya sudah jelas menunjukkan bahwa DK PBB tidak berfungsi lagi
seperti tertuang pada Piagam PBB. Kasus invasi Amerika di Iraq tanpa legalisasi DK PBB serta tidak
adanya resolusi tepat dalam konflik Israel-Palestina menggambarkan bahwa anggota Dewan tetap PBB
tidak efektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dan bahkan sampai saat ini banyak
dipertentangkan akan lemahnya DK PBB dalam memberikan sangsi tegas (kepada Israel) sebagai akibat
pelanggaran terhadap resolusi yang telah ditetapkan.

Untuk itu perlu dilakukan beberapa usaha agar citra PBB semakin baik di mata internasional, yakni merubah atau merevisi Piagam PBB, menambah jumlah Anggota tetap DK PBB dengan menghitung representative setiap benua (seperti halnya anggota tidak tetap DK PBB) , serta optimalisasi peran DK PBB dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan.

*Penulis adalah (alumni) Mahasiswa Fakultas Hukum, Internasional Program 2004, Universitas Islam Indonesia

Tulisan ini dimuat pada edisi perdana InSAIL Buletin pada january 2008. InSAIL adalah sebuah organisasi yang didirikan berkat keprihatinan yang mendalam atas beberapa konflik yang terjadi di Palestina-Israel.


2 Comments

  1. hksuyarto says:

    Assalammualaikum Wr. Wb.

    Tulisan ini cukup bagus, BTW saya ingin mengomentari saja boleh kan…. bapak tidak memasukkan sejarah kenapa Israel memilih tanah ini sebaga “NEGARA”-nya… padahal ada orang2 yahudi yang menganggap bahwa bangsa yahudi tidak mempunyai negara.

    Kalau secara logika sederhana…. (saya kutip dari pidatonya salah seorang pemimpin dunia).
    Bangsa Jerman melakukan Holocaust Yahudi (yang belum tentu benar, atau mungkin kebohongan semata)… tetapi kenapa mereka meminta daerah di ARAB, bukan di Tanah Jerman/Eropa????

    Kalau saja memasukkan ayat dari “KITAB SUCINYA YAHUDI TALMUD” yang buka “TAURAT” seperti dibawah ini

    “Kepemilikan orang non-Yahudi seperti padang pasir yang tidak dimiliki; dan semua orang (setiap Yahudi) yang merampasnya, berarti telah memilikinya.” (Talmud IV/3/54b)

    Kalau ingin tau ayat2 setan mereka bapak bisa akses di “http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/08/ayat-ayat-hitam-talmud/”

    Ini kemungkinan besar sbg dasar mereka memilih “NEGARA” mereka.

    Dan Apa itu “TALMUD”, mungkin bapak bisa menggiring pembaca memahami kenapa Amerika itu Impoten…

    Maaf kalau ada kata2 yang tidak berkenan…

    Wassalammualaikum Wr. Wb.

  2. Dodik Setiawan says:

    wa alaikum salam warah matullahi wabarakatuh.

    terimakasih mas/pak suryanto atas komentarnya. Saya memang bersama-sama teman2 di Fakultas Hukum UII mempunyai agenda tulis menulis seputar arab-israel. Dan kebetulan itu tulisan saya yang pertama yang diterbitkan oleh buletin InSAIL (Initiative Studies of Arab Israel). Saya memang diminta menulis pandangan saya terhadap konflik arab-israel dengan pendekatan hukum internasional. Dan kesimpulan saya memang harus menggunakan beberapa konvensi atau aturan hukum internasional untuk menjawab impotensi seputar kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam konflik arab-israel.

    saya sudah membaca artikel pada website bapak barusan saja. Artikel tersebut sangat bagus sekali dan baru pertama kali saya baca mengenai ayat-ayat TALMUD. Isi kitab TALMUD yang demikian baru saja saya tahu dan saya juga berkeinginan untuk search ayat-ayat yang lain (yang mempojokkan umat non-yahudi).

    Sekali lagi terimakasih atas saran, dan informasinya. Mari kita bersama membangun perdamaian di bumi ini. Krisis Global setidaknya menjadi pelajaran bagi kita bagaimana ke digdayaan Amerika dan sekutunya (yang umumnya didiami oleh umat Yahudi) terhadap negara-negara berkembang lainnya.

    Terimakasih.

    H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH
    dodiksetiawan@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: