Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Legal Professionals » Legal Drafter » Raperda Pajak Daerah: Otonomi yang Benefficial

Raperda Pajak Daerah: Otonomi yang Benefficial

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Taxes, after all, are dues that we pay for the privileges of membership in an organized society. (Franklin D. Roosevelt)

Pesan dari Franklin D. Roosevelt tersebut mungkin saja berpijak dari peran penting pajak dalam sebuah hidup bernegara. Selain berfungsi sebagai budgetair, pajak juga berfungsi mengatur (regulerend) atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Meskipun tidak terdapat timbal balik atau kontraprestasi terhadap individual secara langsung, namun implementasi pajak sebenarnya telah berwujud dalam berbagai macam program pembangunan yang dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun daerah selama ini.

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan beberapa sumber pembiayaan-nya kepada Pemerintah Daerah. Urusan pembiayaan ini lebih terkait dengan bagaimana pemerintahan daerah membiayai, mengatur dan mengurus penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Pembiayaan tersebut bersumber dari dua hal: pertama, pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber eksternal Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan kedua berasal dari pendapatan yang diperoleh dari wilayah Pemerintah Daerah itu sendiri. Pajak daerah (local tax) sendiri merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikenakan kepada setiap penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya.

Raperda DIY Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kelima jenis pajak yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut telah diakomodasi di dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Raperda Provinsi DIY) tentang Pajak Daerah.

Penetapan kelima jenis pajak Provinsi di dalam Raperda Provinsi DIY tentang Pajak Daerah telah sesuai dengan potensi daerah khususnya apabila dilihat dari situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian di DIY. Seperti misalnya dalam kenaikan penerapan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selama ini sebesar 10% namun dalam Raperda DIY tersebut justru naik menjadi 15%. Kenaikan pengenaan tarif pajak ini bukan semata-mata demi meningkatkan pendapatan daerah saja tetapi lebih mempertimbangkan kepada batas populasi kendaraan di wilayah Provinsi DIY serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, jenis pajak yang menjadi kewenangan Provinsi DIY ini lebih banyak didominasi oleh jenis pajak polutif seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebenarnya memperhatikan kelestarian lingkungan daerah, dimana jenis pajak yang dipilih netral terhadap lingkungan dan tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan di daerahnya. Kedua jenis pajak ini lebih menekankan kepada pembatasan konsumsi yang berlebihan baik bahan bakar kendaraan bermotor maupun rokok. Di sini sifat regulerend pajak juga lebih diutamakan. Misalnya saja, pengenaan tarif pajak rokok yang cukup tinggi (10%) dimaksudkan agar mengurangi konsumsi rokok yang berlebihan dengan memprioritaskan kesehatan setiap konsumen rokok dan mengurangi tingkat polusi udara.

Euforia otonomi perpajakan

Selama ini dasar pajak Provinsi yang terbatas mengakibatkan setiap daerah selalu menemui kendala dalam memenuhi pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal masih saja belum mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Namun, amanah otonomi daerah yang di-implementasikan dalam pembagian urusan penerimaan pajak sebenarnya justu memberikan motivasi tersendiri bagi daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya.

Masyarakat daerah (baik individu maupun entitas bisnis) yang menjadi subjek pemberlakuan Raperda Provinsi DIY tentang Pajak Daerah sebenarnya justru malah lebih diuntungkan. Selain akan merasakan efek pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, masyarakat pun dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan pajak dalam skala daerah. Peran serta masyarakat ini penting mengingat akhir-akhir ini pengawasan Pemerintah Pusat di bidang perpajakan sering dipertanyakan oleh masyarakat mengingat banyaknya penyelewengan penerimaan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adanya ketentuan pidana serta pemberian kewenangan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah di dalam Raperda ini justru memperkuat pengawasan bidang perpajakan di Provinsi DIY.

Hanya saja, potensi perpajakan daerah sebenarnya tidak hanya bersumber dari kelima jenis yang telah ditentukan oleh UU No.28 Tahun 2009. Masih terdapat sumber pajak lainnya yang saat ini masih dibawah kewenangan Pemerintah Pusat yang seharusnya berada di bawah kewenangan daerah, seperti misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta jenis pajak lainnya yang sesuai dengan potensi daerah. Sehingga menurut hemat penulis, perlu sekali dikaji ulang terhadap penentuan jenis pajak baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal ini penting dilakukan karena terkadang penerimaan beberapa jenis pajak yang sangat minim sangat berpengaruh terhadap program pembangunan setiap daerah padahal tidak sedikit pajak yang bersumber dari potensi daerah yang ada tersebut justru menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

*) Staf Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Provinsi DIY (Tulisan pernah diterbitkan di Bernas Tahun 2010 setelah rangkaian Jaring Asmara Raperda Pajak Daerah)


4 Comments

  1. ADITYA says:

    Pajak untuk membangun bangsa, pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan pajak untuk meningkat suatu peradaban. pengelolaan dan pengawasan yang baik perlu dilakukan untuk menjaga amanah rakyat. pemerintah maupun rakyat sama2 memiliki hak dan kewajiban dari pajak itu sendiri. kewajiban masyarakat membayar pajak, hak pemerintah menarik pajak dan hak rakyat mendapatkan kesejahteraan serta kehidupan yang layak dan kewajibann pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat nya..kami berharap virus2 gayus jangan sampai terjangkiti di jogja ini..

  2. Dodik Setiawan Nur Heriyanto says:

    Ya saya sepakat mas. Kita semua pun punya harapan baru untuk pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi di bidang perpajakan. Maturnuwun ya atas komentarnya.

  3. arya says:

    Mas, sekarang pajak PBB sudah dilimpahkan ke daerah ya?

  4. Dodik Setiawan Nur Heriyanto says:

    iya benar. pajak PBB mulai awal tahun ini diserahkan kewenangannya ke Kabupaten/kota. mereka diminta mempersiapkan perangkat aturan daerahnya agar bisa memungut PBB nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: