Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Perda Pembentukan BPBD DIY

Perda Pembentukan BPBD DIY

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Setelah rentetan bencana terjadi di Yogyakarta khususnya bencana erupsi Merapi di penghujung tahun 2010 kemarin, banyak upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Selain telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian sebagai teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY. Pebentukan organisasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (silahkan download peraturan tersebut disini).

Latar Belakang Pembentukan BPBD Provinsi DIY

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 45 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Pengertian frasa ”dapat membentuk ” dimaknai bahwa perlu tidaknya membentuk lembaga lain tetap harus dilihat dari seberapa relevan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang tingkat kerawanan bencana cukup tinggi khususnya bencana alam seperti: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, dan angin puting beliung memerlukan penanganan secara efektif. Pembentukan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan demikian menemukan relevansinya. Pertama, merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua, penanganan bencana baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana non alam secara terencana, antisipatif, terpadu, menyeluruh, cepat tepat, transparan dan akuntabel dapat terselenggara dengan baik

Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah Provinsi DIY perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut penjelasan mengenai perangkat aturan yang lengkap dari pemerintah pusat dalam mendirikan lembaga tersebut, pembaca dapat mencarinya dengan klik disini.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto

*) Pemerhati Penegakan Hukum di Indonesia dan saat ini bekerja di Pemerintah Provinsi DIY


2 Comments

  1. DHONI says:

    Bagus pak tulisannya, semakin memantapkan diri untuk menjadi pemerhati penegakan hukum ditengah kesibukan anda sebagai aparat daerah

  2. Dodik Setiawan Nur Heriyanto says:

    maturnuwun dhoni… sama2… kita harus tetap selalu kritis dalam membangun negeri ini… sukses jg bwt anda…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: