Benarkah Banyak Aturan Hukum Menjadi Sebab Ketiadaan Keadilan?

Sekitar hari selasa, 25 Januari 2011 saya mendapatkan pesan di dinding facebook saya. Pesan tersebut datang dari Pak Heri Karuniawan, salah seorang sahabat yang kini tengah bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pesan tersebut kurang lebihnya berbunyi seperti ini:

“Mas, saya pernah denger seorang Filsuf mengatakan: “terlalu banyak hukum/ peraturan semakin tidak adil” Maksudnya gimana?. Marcus Tullius Cicero mengatakan: “the more laws, the less justice” dan satu lagi Martin Luther mengatakan: “injustice anywhere is a threat to justice everywhere”

Pesan yang berisi pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang ini 🙂 kemudian coba saya balas dengan analisis pikiran saya yang masih sedikit belajar menimba ilmu dunia. Namun saya mencoba memberikan analisis yang pas menurut saya agar mudah dipahami sahabat saya yang memberi komentar tersebut.  Berikut ini jawaban singkat saya kepada beliau:

Hukum dan Keadilan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Banyak filsuf dunia menghubung-hubungkan kedua kata tersebut. Sewaktu saya kuliah dulu telah banyak yang membahas teori hukum dan keadilan yang berasal dari pendapat Aristoteles, John rawls dan filsuf besar lainnya. Intinya bagi saya satu: bahwa dalam formulasi dan penegakan aturan hukum harus senantiasa didasarkan keadilan.

Mengenai pertanyaan Pak Heri tentang apakah banyak hukum menyebabkan adanya degradasi keadilan, bagi saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan:

Satu, banyak sedikitnya aturan tidak menjadi parameter keadilan. Dalam hal ini letak keadilan dapat dilihat dari subjek pembuat aturan dan subjek pelaksana aturan. Subjek pembuat aturan hukum (kalau Undang-Undang ya antara DPR dan Presiden atau antara Eksekutif-Legislatif). Jika anggota Dewan banyak yang merumuskan aturan dengan nuansa politik yang tinggi maka bisa dibayangkan kira-kira aturan hukum yang dihasilkanya akan berlaku adil tidak di masyarakat? (kita bisa menjawabnya sendiri 🙂 )

Untuk subjek pelaksana aturan adalah bisa jadi masyarakat dan hakim yang menegakkan aturan tersebut. Dalam hal ini bisa dipandang apakah aturan yang telah disahkan antara Eksekutif dan Legislatif tersebut meringankan, memberatkan atau justru menjerumuskan masyarakat kepada ketidakadilan sebagai subjek hukum?. Ketidakadilan tersebut misalnya terdapat aturan yang mempunyai muatan kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau muatan yang tidak baik lainnya.

Dua, keadilan dalam hukum bisa juga dilihat dari sistem hukumnya. Bila di sistem hukum common law keadilan lebih diidentikkan kepada keyakinan hakim. Negara-negara common law menyerahkan sepenuhnya keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Banyak para pakar disana menganggap letak keadilan ada di keyakinan hakim, hakim tau mana yang lebih tepat dalam menegakkan hukum.

Sedangkan di negara-negara civil law khususnya di Indonesia, justru hukum mendasarkan pada aturan yang ada. Hakim dalam menegakkan hukum harus tidak boleh melenceng dari jiwa aturan hukum yang ada. Pikir pendek saya: “Ya kalau mencuri pidana-nya maksimal 6 bulan ya jangan dipidana lebih dari 6 bulan”.

Nah, saya ingin mencoba menggambarkan keadaan negara kita. Khususnya dalam membahas Rancangan Undang-Undang ditingkat pusat, disana pembahasan itu seperti proyek pak. dana yang dikeluarkan bisa miliaran rupiah. terlebih yang selalu dibahas adalah yang nuansa politisnya tinggi (maksud saya yang banyak melibatkan kepentingan mereka). Nah sumonggo anda dibayangkan, kira-kira jika seperti itu prakteknya aturan yang dihasilkan adil apa tidak?

Tulisan ini sebagai bentuk kecil penghargaan teruntuk Pak Heru Karuniawan.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto

*) Pemerhati Penegakan Hukum di Indonesia