Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Politik Hukum Pendidikan dalam Bingkai Perda

Politik Hukum Pendidikan dalam Bingkai Perda

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.
Potret "Lucu" Pendidikan di Indonesia

Potret "Lucu" Pendidikan di Indonesia

Di awal Ferbuari 2011, Pemerintah Provinsi DIY mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Setelah dihantarkan oleh Gubernur DIY pada tanggal 31 Januari 2011, beberapa fraksi memberikan banyak masukan dan pertanyaan seputar pembentukan Raperda tersebut. Berikut ini saya berikan ulasan singkat Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

  1. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Demokrat. Raperda ini antara lain dimaksudkan untuk dapat menjawab persoalan pemerataan mutu pendidikan dan beban kurikulum khususnya  pasal 13, 14, 15 dan 18, yang mengatur tentang standar isi, standar proses dan standar sarana dan prasarana diharapkan dapat menghilangkan beban kurikulum dan  kesenjangan kualitas pendidikan di DIY.Persoalan pungutan yang memberatkan orang tua, termasuk didalamnya pengelolaan RSBI, pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi akan menyediakan bantuan pembiayaan antara lain: voucher pendidikan, bantuan operasional sekolah, beasiswa prestasi, beasiswa untuk mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah (retrieval), dan  beamahasiswa. Selain itu juga disediakan kuota khusus sejumlah tempat tertentu dalam satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan biaya, hal ini berlaku di RSBI maupun bukan RSBI. Konsep standar mutu pendidikan berbasis budaya adalah Pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur Budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Standar mutu pendidikan berbasis budaya meliputi: standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi kelulusan, standar sarana dan prasarana, dan standar penilaian pendidikan. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud dalam raperda ini adalah  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Jawa.
  2. Jawaban atas tanggapan Fraksi PDI Perjuangan. Dalam raperda ini yang berkaitan dengan RSBI diatur dalam pasal 12 ayat (2) Pemerintah Provinsi melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis budaya yang bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. Namun apabila diperlukan pengaturan lebih jauh tentang RSBI bisa dikembangkan dalam pembahasan nantinya, termasuk permasalahan pembiayaan agar tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Berkaitan dengan grand design RSBI/SBI kami sudah menyusun rencana pengembangan RSBI/SBI dengan  karakteristik: (a) Output atau lulusan SBI memiliki kemampuan bertaraf nasional plus internasional sekaligus yang ditunjukkan oleh penguasaan Standar Nasional Pendidikan dan penguasaan kemampuan kunci yang diperlukan dalam era global; (b) Proses penyelenggaraan SBI mampu mengakrabkan, menghayatkan, dan menerapkan nilai-nilai (religi, ekonomi, seni, solidaritas, dan teknologi), norma-norma untuk mengkronkretkan nilai-nilai tersebut, standar-standar, dan etika global yang menuntut kemampuan bekerjasama lintas budaya dan bangsa. Langkah yang dilakukan dalam rangka memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang dimaksud dalam raperda ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai prinsip profesionalitas dengan memasukkan muatan nilai luhur Budaya Jawa, budaya Indonesia dan budaya lain yang berkembang. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan prestasi belajar siswa, maka dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja bidang pendidikan secara berkesinambungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 bahwa Penilaian Pendidikan berbasis Budaya meliputi: Evaluasi Kinerja dan Penilaian Hasil Belajar. Dalam materi Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 31 ayat (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan evaluasi kinerja terhadap penyelenggara satuan pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan  dasar dan menengah skala provinsi dan ayat (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud meliputi pencapaian Standar Nasional Pendidikan dan penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan lingkup provinsi. Selanjutnya Penilaian Hasil Belajar Siswa akan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Raperda ini antara lain dimaksudkan juga untuk dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi siapapun berkaitan dengan keterjangkauan dari sisi pembiayaan dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi akan menyediakan bantuan pembiayaan antara lain: voucher pendidikan, bantuan operasional sekolah, beasiswa prestasi, beasiswa untuk mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah (retrieval), rawan putus sekolah (rapus), serta  bea-mahasiswa. Selain itu juga disediakan kuota khusus sejumlah tempat tertentu dalam satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan biaya.
  3. Jawaban atas tanggapan Fraksi Golkar. Latar belakang disusunnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan ini, maksud, fungsi maupun tujuan telah dituangkan dalam diktum menimbang, namun apabila dirasa kurang jelas dan tidak eksplisit dapat dikembangkan nanti pada saat pembahasan atas raperda ini, sedangkan muatan dalam raperda ini memang lebih bersifat melengkapi dari sisi kebijakan daerah atas peraturan perundangan di bidang pendidikan yang sudah ada. Dalam raperda ini tidak mengatur kembali atas muatan-muatan yang sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, sehingga materi pada pasal-pasal dalam raperda ini hanya mengatur hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis budaya, sebagai nilai tambah dari Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan nasional. Pada dasarnya dalam raperda ini yang dimaksud dengan Pendidikan Berbasis budaya adalah Pendidikan yang berbasis budaya Jawa, namun apabila didalam penulisan masih ada ketidak konsistenan kami mohon masukan untuk di sempurnakan saat pembahasan di Pansus, termasuk penjelasan pasal 16 ayat 4. Muatan dalam raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis budaya diharapkan dapat memberikan penguatan dan pencerahan terhadap fenomena yang menunjukkan ketidakserasian perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter generasi muda, untuk ini maka Nilai-nilai budaya Jawa diangkat dan digunakan  secara tepat dan arif dalam mendasari dan melandasi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  4. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional. Raperda ini antara lain  dimaksudkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi siapapun berkaitan dengan keterjangkauan dari sisi pembiayaan dalam Pasal 10 ayat (3). Selain itu juga disediakan kuota khusus sejumlah tempat tertentu dalam satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan biaya, hal ini berlaku di RSBI maupun bukan RSBI. Berkaitan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 untuk mengalokasikan minimal 20% APBD untuk bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi DIY tetap berkomitmen akan memenuhinya secara bertahap tanpa harus menabrak PP Nomor 38 Tahun 2007, hal ini terlihat bahwa setiap tahun prosentase dimaksud selalu bertambah, sedangkan terkait dengan pembiayaan pendidikan dalam raperda ini diatur pada Pasal 33. Terkait dengan peningkatan kualitas guru Raperda ini mengatur sebagaimana pada Pasal 16 ayat (5), sedangkan terkait dengan kesejahteraan GTT/PTT  dalam raperda ini memang tidak diatur secara khusus tetapi diatur di Pasal 10  ayat  (1) dan (3). Dalam hal bantuan pembiayaan tersebut antara lain adalah Bantuan Operasional Sekolah yang didalamnya termasuk honorarium bagi GTT/PTT. Langkah untuk mengatasi problematika kurikulum dan metode belajar mengajar, tertuang dalam Pasal 13, 14 dan 15. Sedangkan berkaitan dengan evaluasi diatur dalam Pasal 31dan  32. Lemahnya kurikulum, metode belajar mengajar dan sarana-prasarana pendidikan selama ini kami harapkan akan dapat terjawab dengan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Raperda ini khususnya pasal 13, 14, 15 dan 18. Sehubungan dengan adanya beberapa istilah yang kurang familier dan tidak disebut dalam batang tubuh, kami mohon masukan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan raperda ini di pansus. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 17 menyebutkan bahwa Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah, dan selanjutnya dapat  dijadikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
  5. Jawaban atas tanggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami dapat menerima usulan FKB mengenai judul Raperda dan beberapa masukan lainnya, sehingga mohon selanjutnya dapat dijadikan bahan pada pembahasan di Pansus;
  6. Terhadap pertanyaan dari Fraksi PKS. Didalam Raperda ini dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi akan menyediakan bantuan pembiayaan dan penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu. Pada dasarnya kami sepakat dengan hal tersebut dan dalam Raperda ini cerdas bermoral juga menjadi harapan besar, sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf (b) dan juga pada pasal 3 serta beberapa pasal lain. Kami sepakat bahwa diperlukan pengaturan terhadap satuan pendidikan swasta (pendidikan yang diselenggarakan masyarakat) dalam Raperda ini juga sudah diatur dalam Pasal 18 ayat  (3) dan (4). Didalam raperda ini antara lain dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi siapapun secara keseluruhan berkaitan dengan pendidikan yang bermutu telah banyak tercantum dalam pasal-pasal yang ada, sedangkan berkaitan dengan keterjangkauan dari sisi pembiayaan dalam Pasal 10 ayat (3). Selain itu juga disediakan kuota khusus sejumlah tempat tertentu dalam satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan biaya. Kecuali berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga telah diatur tentang larangan sebagai berikut: Pada Pasal 181 disebutkan bahwa,  Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: (a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; (b) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan; (c) melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau (d) melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 198 disebutkan bahwa,  Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: (a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,  pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; (b) memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan. Atas peraturan itu Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk melaksanakan dengan sebaik baiknya, namun tidak mengatur lagi didalam raperda ini karena telah diatur secara detail oleh peraturan yang lebih tinggi (PP). Maksud dari Pasal 35 ayat (1) huruf (g) Raperda ini adalah memberikan wadah bagi masyarakat yang berperan serta untuk memberikan bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya dalam bentuk apapun yang tidak mengikat dan sifat dari pemberian bantuan ini suka rela, tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktunya. Dengan demikian tidak akan ada perlakuan yang berbeda antara siswa yang orang tuanya membantu maupun yang tidak membantu. Di dalam Raperda ini memang persoalan GTT/PTT tidak diatur secara khusus tetapi diatur di Pasal 10  ayat  (1) dan (3). Dalam hal bantuan pembiayaan tersebut antara lain adalah bantuan Operasional Sekolah yang didalamnya termasuk untuk honorarium bagi GTT/PTT. Mekanisme dan tata cara perijinan penyelenggaraan pendidikan sekolah tidak diatur dalam raperda ini, karena sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010, perijinan pendirian satuan pendidikan menjadi kewenangan menteri pendidikan nasional, menteri agama dan bupati/walikota sedangkan gubernur hanya berwenang untuk memberikan ijin pendirian satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  7. Jawaban atas tanggapan Fraksi PNPI Raya. Jawaban atas pertanyaan mengenai anggaran pendidikan telah kami sampaikan sebelumnya pada Jawaban Fraksi PAN. Terhadap pertanyaan mengenai pendidikan berkarakter, seperti telah kami jelaskan pada Jawaban Fraksi PKS. Kami menerima masukan dari Fraksi PNPI Raya terkait dengan kesesuaian anggaran bagi Pendidikan Non-Formal dan Informal. Kami menerima masukan mengenai kesejahteraan guru, perlindungan terhadap tenaga pendidikan, dan target bebas biaya bagi kaum miskin untuk dimunculkan dalam Raperda ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: