Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Pedoman Pembentukan Produk Hukum di DIY

Pedoman Pembentukan Produk Hukum di DIY

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum dimiliki  suatu pedoman dan mekanisme yang baku, terpadu dan sistematis.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah diberikan pula kebebasan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/ atau dengan pihak ketiga. Pada posisi yang lain, dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di Daerah.Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan serba reformasi, telah mengubah wacana kedudukan dan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dengan memiliki beberapa kewenangan  tertentu, yang dapat mempengaruhi hubungan kemitraan antara lembaga Legislatif Daerah dengan lembaga Eksekutif  Daerah. Dampak dari pergeseran kekuasaan Eksekutif dan Legislatif selama ini telah merubah paradigma organisasi birokrasi yang semula didambakan sebagai suatu sistem yang mampu menggerakan roda organisasi, ternyata tidak mampu menghadapi proses perubahan.Teori lama tampak tidak mampu bertahan lebih lama dan manusia berfikir untuk melakukan  pembaharuan (teori baru), dengan menciptakan sebuah pengetahuan tentang cara pengendalian hukum dan pengendalian sosial. Demikian pula halnya dengan  organisasi yang bersifat birokrasi yang telah dikembangkan oleh Max Weber (1920), kemudian mengalami pertumbuhan dengan dikembangkan oleh Peter Drucker (1950) dalam organisasi yang berbasis kinerja (respon strategik). Perkembangan selanjutnya sejak tahun 1990, oleh Peter Senge dikembangkan organisasi yang berbasis pembelajaran.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum dimiliki  suatu pedoman dan mekanisme yang baku, terpadu dan sistematis. Dalam upaya menyusun strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah DIY, DPRD maupun Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal Drafter) memerlukan adanya strategi peningkatan kinerja Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD dapat dilaksanakan secara lebih baik dan produknya lebih berkualitas. Hal ini mendasari dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (silahkan download disini).

*) Dodik Setiawan Nur Heriyanto (Pemerhati Penegakan Hukum di Indonesia)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: