Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Dispute Settlement Law » Arbitration » Arbitration Law: My Study Flashback

Arbitration Law: My Study Flashback

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Flashback ilmu saya yang sempat tersimpan di almari samping meja belajar: arbitrase dan ketertiban umum.🙂

Begitulah bunyi tweet saya 25 Maret 2011. Kali ini saya sempat me-refresh kembali ingatan-ingatan saya tentang hukum arbitrase yang pernah saya pelajari sejak tahun 2007. Ini disebabkan karena di tanggal tersebut pula saya diminta mengisi acara bedah thesis saya yang berjudul “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Putusan Arbitrase Luar Negeri (Studi Putusan di Negara-Negara Asia)”. Dengan dihadiri beberapa mahasiswa BKU Hukum Bisnis di Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, saya pun mulai mengeluarkan ingatan-ingatan saya tentang riset thesis yang pernah saya lakukan sejak tahun 2007 tersebut.Hal yang tak kalah menariknya adalah acara ini menjadi ajang kangen-kangenan saya dengan rekan-rekan yang masih studi, termasuk suasana sofa kuliah dan staf beserta manajemen Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia yang pernah membantu dan memfasilitasi selama saya masih studi S2 disana. Saya merasa sangat terbantu sekali selama kuliah karena Program Magister Hukum UII tak hanya memberikan semua fasilitas yang nyaman namun alhamdulillah-nya saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa yang mendapat “partial scholarship” sehingga saya merasa mudah dalam hal pembiayaan perkuliahan.

Bila ditanya mengapa memilih tema dan permasalahan tentang penyelesaian sengketa berupa arbitrase, maka jawaban saya akan sangat singkat sekali: karena ketidakpuasan masyarakat dengan institusi lembaga peradilan di negeri ini. Fakta menunjukkan bahwa kerapkali masyarakat pebisnis di Indonesia cenderung memilih arbitrase penyelesaian sengketa mereka daripada dibawa ke Pengadilan.

Ada beberapa hal yang mendorong sebagian besar pelaku usaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase daripada Pengadilan.[1] Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan Pengadilan setempat adalah asing bagi mereka.[2] Menurut Erman Rajagukguk, alasan ini tidak selalu benar karena mereka bisa menunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka di depan Pengadilan.[3]

Kedua, pengusaha-pengusaha maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.[4] Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli. Dalam sistem pengadilan tertentu, seperti Pengadilan Niaga di Indonesia memungkinkan pengangkatan hakim ad hoc atau hakim yang diangkat karena keahliannya.[5]

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar. [6] Proses Pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung membutuhkan waktu yang lama (time consuming)[7] dan standar pada setiap negara menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyelesaian di setiap tingkat.[8] Karena arbitrase tidak sering mengalami penundaan dan prosedurnya pada umumnya lebih sederhana maka dapat mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan adjudikasi publik.[9]

Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan Pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka oleh hakim bukan dari negara mereka.[10]

Kelima, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.[11]

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.[12] Tidak ada kewajiban (obligation) untuk mempublikasikan putusan arbitrase. Dengan adanya kerahasiaan ini, image para pihak yang bersengketa dapat tetap terlindungi. Sedangkan bagi perusahaan, informasi dagang mereka dapat terjamin kerahasiaannya.[13]

*) Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Alumnus Mahasiswa Program S-2 Pascasarjana FH UII 2008.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: