Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Company Law » Pendirian BUMN: Berjanji untuk diri sendiri?

Pendirian BUMN: Berjanji untuk diri sendiri?

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto*

Syarat pendirian PT minimal 2 pihak atau lebih, kemudian bagaimana dengan BUMN? Apakah dimungkinkan untuk berjanji untuk diri sendiri?

Daftar BUMN di Indonesia

Perjanjian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian.

Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.[1] Hal ini senada dengan definisi yang diberikan oleh Black’s Law dictionary yang mana disebutkan yaitu an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing.[2] (Terjemahan: Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mana timbul kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (prestasi)).

Teori dan definisi tersebut setidaknya dituangkan dalam syarat minimal pendirian Perseroan Terbatas, yaitu didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU No.40 Tahun 2007.[3] Hal ini berarti bahwa secara prinsip oleh hukum suatu Perseroan terbatas dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah Perseroan terbatas.[4]

Kantor Pusat Kementerian BUMN

Namun muncul suatu permasalahan yaitu bagaimana dengan prinsip dasar pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Di sini dapat kita analisa menurut klasifikasi BUMN tersebut yang ada di Indonesia. Pada mulanya, berdasarkan aturan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, pengelompokan perusahaan-perusahaan negara dikelompokan ke dalam tiga bentuk yaitu perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PT. PERSERO). Namun setelah dirubah aturannya menjadi UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengelompokan perusahaam negara dibagi menjadi dua yakni: Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.[5] Terhadap PERSERO tersebut berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.[6] Sehingga prinsip pendirian PERSERO ini masih berdasarkan perjanjian dan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

Sedangkan Perusahaan Umum atau PERUM, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut PERUM, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.[7] PERUM tersebut didirikan melalui peraturan pemerintah.[8] Peraturan Pemerintah ini sekurang-kurangnya memuat: (a) penetapan pendirian PERUM; (b) penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan ke dalam modal PERUM; (c) Anggaran Dasar PERUM; dan (d) penunjukan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada Menteri dalam pelaksanaan pembinaan sehari-hari PERUM.

Dikarenakan PERUM menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat[9] serta bentuk usahanya yang tidak terbagi atas saham dan mendasarkan pada peraturan pemerintah maka PERUM ini tidak menganut prinsip dasar perjanjian sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA (END NOTE):

[1] Hikmahanto Juwana, Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis, Jakarta: Pascasarjana FH-UI, hlm. 1

[2] Bryan A. Garner, eds, Black’s Law Dictionary, 9th ed., Thomson Business, United States of America, 2004, s.v. “contract”;

[3] Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, psl.1 (1);

[4] Munir Fuady, Perseroan Terbatas: Paradigma Baru, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003;

[5] Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), psl.1(2);

[6] Ibid. psl.11;

[7] Ibid. psl.1(4);

[8] UU BUMN psl.35(2); Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum, psl.7;

[9] Ibid. psl.36 (1);

*) Penulis adalah Pemerhati Penegakan Hukum Di Indonesia. Tulisan ini pernah dimuat dalam salah satu kolom “Konsultasi Mahasiswa” pada Majalah Warta Hukum Pusdiklat FH UII.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: