Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Upaya Melindungi Lahan Pertanian Pangan

Upaya Melindungi Lahan Pertanian Pangan

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto*

Pahlawan Pangan Negara Kita Tengah Bekerja

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.(1)

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.(1)

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.(1)

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan sehingga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat urgen untuk dibuat. (1)

Urgensi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi DIY  yang nantinya akan dinormakan dalam sebuah raperda tampaknya harus berhadapan dengan serangkaian aturan yang terkait di tingkat pusat khususnya aturan yang berkaitan dengan kewenangan. Namun, saat penulis melakukan konsultasi dengan Kementerian Pertanian RI, justru pembentukan Draft Perda dimaksud sangat urgen meski tidak semua hal dapat diatur dalam Draft Perda. Berikut ini adalah poin-poin penting yang sering menjadi pangkal permasalahan dalam pembentukan Raperda Provinsi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Poin tersebut sengaja penulis share dengan pembaca blog khususnya yang berlatar belakang ekesekutif agar nantinya tidak ‘pesimis’ membentuk Raperda ini lantaran terlalu banyak aturan yang membatasi kewenangannya. Poin-poin tersebut antara lain:(2)

  1. Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dapatkah menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota? Kalau memang sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota maka memang itu sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dan Kewenangan Provinsi lebih terbatas kepada urusan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Penetapan kawasan merupakan kewenangan Provinsi. Penetapan lokasi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.
  2. Apakah sudah ada peraturan yang mengatur tentang luas baku lahan untuk Provinsi? Apakah Provinsi DIY boleh menetapkan patokan keluasan lahan dan jumlah produksi hasil pertanian dalam Raperda ini? Penetapan lahan pertanian dengan jumlah luas berapa hektar dapat ditentukan oleh Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
  3. Adakah keterkaitan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Irigasi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD? Ada keterkaitan. Tidak boleh dalam membentuk Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW, Irigasi dan Perda terkait di Kabupaten/Kota.
  4. Menurut PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan dalam beberapa pasalnya (Pasal 24 dan 32) tata cara dan kriteria tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan akan diatur dalam Peraturan Menteri. Sudah ada belum Peraturan menterinya atau Draft nya? Apakah nantinya Draft Peraturan Menteri tersebut mengakomodir muatan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian? Ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009. Saat ini, telah disiapkan RPP dari Kementerian Pertanian yang sampai detik ini masih dibahas dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni RPP tentang Sistem Informasi, RPP tentang Pembiayaan, RPP tentang Insentif dan Disinsentif. Saat ini pula akan dibuat aturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (terdapat pengaturan mengenai kriteria petani, dsb). Pihak Kementerian Pertanian belum dapat memberikan soft copy RPP karena dengan alasan bahwa nantinya RPP ini masih dimungkinkan terjadi banyak perubahan.

Daftar Pustaka:

  1. Naskah Akademik Raperda PLPPB Provinsi DIY;
  2. Hasil Konsultasi Kementerian Pertanian mengenai Raperda PLPPB Provinsi DIY;
  3. Gambar, http://infokorupsi.com/datafile/id/images/korupsi/p4a8ba630151f4_20090612_023526_z-sawah.jpg (diakses sejak tanggal 15 April 2011);

*) Penulis adalah Pemerhati Penegakan Hukum di Indonesia


4 Comments

  1. HATRIANSYAH says:

    Subhanaullah..
    Critikal yang sungguah amat berdosis tinggi…
    Landasnnya Sinkron…
    Trims…Salam Kenal…Mahasiswa Faperta Unikarta.KALTIM

  2. Dodik Setiawan Nur Heriyanto says:

    terimakasih atas appresiasinya Sdr. Hartriansyah. Selamat berkunjung.

  3. justicia says:

    Tulisan yang bagus.. Di daftar pustaka tulisan diatas ada naskah akademik Raperda PLPBB Provinsi DIY, kalau tidak keberatan saya minta soft copy raperda PLPBB tsb utk menunjang penelitian saya.. Terimakasih sebelumnya

  4. Dodik Setiawan Nur Heriyanto says:

    Boleh justicia. Kirim email ke sy dl gpp. dodiksetiawan@gmail.com nanti sy balas. Ini file lama dan sy kayakna masih punya dan simpan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: