Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Pencabutan Beberapa Perda di DIY

Pencabutan Beberapa Perda di DIY

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun dan menetapkan kebijakan publik berbentuk Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional sampai saat ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengkajian dan peneilitian kembali terhadap Produk Hukum Daerah yang sudah tidak sesuai lagisehingga harus dicabut, disempurnakan/disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencabutan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1950 sampai dengan saat ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

  1. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut sudah tidak dilaksanakan karena telah ada peraturan perundang-undangan yang baru;
  2. Tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya.
  3. Tidak lagi menjadi urusan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang telah ditindak lanjuti dengan  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  4. Telah menjadi urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai urusan pemerintahan Kabupaten/Kota masing-masing.
  5. Untuk memberikan kepastian hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah atau penyempurnaan/penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak Tahun 1950 tentunya harus segera dilaksanakan, namun dalam implementasinya haruslah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada untuk membawa kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu ditetapkan adanya Peraturan Daerah yang mencabut berlakunya Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di awal tahun 2011 ini, untuk mengakomodasi pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi DIY baru saja mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (file dilahkan didownload disini).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: