Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Culture (Budaya) » Perda Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Perda Tata Nilai Budaya Yogyakarta

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Tugu YogyakartaPendahuluan

Manusia hidup memerlukan lingkungan di sekitarnya yang selanjutnya akan men­dukung kehidupannya sendiri. Lingkungan itu oleh masyarakat Jawa digambarkan menjadi sebuah simbol yang ujudnya adalah sebuah ‘gunungan’ (gunungan dalam pewayangan), suatu pohon kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur api, angin, tanah, air dan udara. Bila kehendak ini dikaitkan dengan tempat-tinggal atau rumah dalam pengertian yang sebenar­nya, maka api dapat diartikan api, sinar matahari, sinar pene­rangan, panas dan suhu (kehangatan); angin adalah angin, aliran udara atau gas atau bau-bauan dan ventilasi (kelonggaran); tanah adalah tanah, bumi dan lahan – yang dimaksudkan di sini adalah lahan pertanian, pemukiman atau lahan kerja (landasan); air adalah air, kelembab­an, cairan, uap dan awan (kehidupan); dan, udara adalah gas, cuaca dan iklim (kosmos). Bila ditelaah secara lebih mendalam lagi, maka ungkapan-ungkapan tersebut menggambarkan tipe suatu tempat-tinggal yang mereka idam-idamkan, yaitu tempat yang layak untuk mengembangkan kehidupan budaya – masyarakat Jawa, yang di dalamnya mengandung persyaratan kenikmatan alamiah sebagaimana telah disebutkan tadi. Secara simbolis semua hal itu mengandung arti kehidupan, kehidupan yang sempurna dan diharapkan merupakan kehidupan yang kekal – sebatas jangkauan manusia.

Dengan cara melakukan kajian ini, yaitu mengungkapkan sistem pengaturan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nilai Budaya Yogyakarta, maka masalah  kegiatan masyarakat yang tinggal, yang ingin melakukan kegiatan semaksimal mungkin, yang kadang‑kadang kurang memperhatikan pada  kondisi lingkungan hidup yang layak, dapat diketahui sikap dan perilakunya terhadap tata pengaturan pada umumnya dan pengaturan hukum khususnya. Mereka membutuhkan bimbingan dan penyuluhan yang intensif, baik kepada mereka yang mampu maupun pada mereka yang tidak mampu. Mereka perlu dibedakan, karena yang mampu perlu  disadarkan dalam hal mengisi program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sikap positif, sedang  mereka yang kurang mampu perlu diberi pengertian, bahwa  pengaturan ini tidak akan mengambil alih hak mereka. Secara  kuantitatif golongan tidak mampu lebih banyak dari pada golongan mampu, tetapi dalam hal potensi untuk dapat menunjang pembangunan adalah sebaliknya. Dengan dasar inilah perlu dilakukan koordinasi  terpadu, antara golongan mampu dan yang kurang mampu.

Dengan mengungkap rencana sistem pengaturan yang disesuaikan  dengan sistem tata nilai budaya, ternyata terdapat banyak hal yang masih harus dilakukan baik oleh pihak Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya. Peraturan diharapkan menunjang pelaksanaan  rencana pembangunan kembali sistem tata kehidupan, tata ruang dan lingkungan serta tata penyelenggaraan pemerintahan yang mau belajar dari keberhasilan hidup generasi yang lalu, masih jauh dari memenuhi tuntutan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Yogyakarta pada masa kini. Mereka masih terlalu berpihak pada kepentingan  masing‑masing, sehingga dari kepentingan pihak pemerintah terlihat jelas bahwa pengaturan kembali itu harus secepatnya dilakukan, sedang dari pihak masyarakat warga Yogyakarta pada umumnya merasa belum siap menghadapi berbagai pengaturan. Berarti harus diciptakan suatu  suasana kerja, yang secara bersama‑sama menuntut sistem pengaturan di segala bidang.

Dengan mengungkap keadaan fisik masyarakat, dalam hal kebersihan dan  penyehatan lingkungan dalam arti yang luas, ternyata bahwa sampai saat ini belum dapat diujudkan sebagaimana lingkungan yang dipergunakan untuk bermukim, berkehidupan dan berbudaya,  sehingga perlu memperhatikan hal ini lebih dari pada yang lain, karena  perbaikan akan memberikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kota, sekaligus juga akan meningkatkan semangat kerja mereka. Selain itu, dalam hal keindahan lingkungan, bahwa penampilan keindahan lingkungan belum memancarkan karakteristik (ciri‑ciri yang khas) lingkungan kehidupan budaya Jawa di Yogyakarta, memerlukan perhatian dari banyak kalangan, karena perbaikan ini akan memberikan kebahagiaan pada masyarakat penghuni kawasan bersangkutan maupun masyarakat lain, yang datang dan ikut menikmati suasana lingkungan yang indah. Ketiga masalah – yaitu kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan dalam pengertian luas dan mendalam, merupakan masalah yang dirasakan oleh semua pihak, tetapi tidak mudah untuk memecahkannya untuk kemudian merumuskan ke dalam cara melakukan tindakan yang benar-benar manusiawi. Keluhan selalu timbul dari berbagai pihak, tetapi melakukan tindakan yang adil dan menyeluruh, bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya (perlu tahapan tindakan yang tepat, namun cepat).

Dengan cara mengungkap konsep pengaturan tata nilai budaya Yogyakarta, bahwa aneka kehidupan budaya (kehidupan budaya di Yogyakarta telah berkembang menjadi wilayah dengan budaya jamak), telah berkembang seakan-akan tanpa perencanaan – apalagi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah, dirasa perlu untuk melakukan pendekatan antara hasil perencanaan yang sistemik dengan keadaan perkembangan pembangunan secara keseluruhan pada periode terakhir ini. Di dalam hal mengambil keputusan, Pemerintah dirasa perlu melakukan pendekatan untuk musyawarah, di samping juga kegiatan positif yang mengarah pada pembimbingan dan penyuluhan secara intesif pada seluruh warga pada umumnya dan warga kawasan tertentu (kawasan cagar budaya, kawasan  khusus seperti halnya wilayah marginal, permukiman dengan nuansa kehidupan moderen) khususnya. Kenyataan di lapangan telah menunjukkan, bahwa Yogyakarta mempunyai banyak potensi pemikir dan perekayasa yang berbobot, namun belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, sehingga keadaannya belum sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak.

Pada kesempatan ini Pemerintah atas nama seluruh masyarakat Yogyakarta, bermaksud menciptakan suatu peraturan yang berkekuatan hukum, yang menyertai aneka upaya melakukan perencanaan kehidupan budaya yang sistemik di dalam seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dasar  maksud tersebut, disarankan untuk menciptakan suatu peraturan  yang berkekuatan hukum, dalam bentuk peraturan perundang‑undangan yang sah, dengan selalu mempertimbangkan bahwa lembaga peraturan tersebut hendaknya merupakan pancaran dari tuntutan masyarakat kota maupun wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Pembuatan peraturan perundang‑undangan itu, hendaknya juga diikuti dengan tindakan pendekatan, pembimbingan dan penyuluhan pada semua warga masyarakat, sehingga mereka tahu dan merasa disadarkan untuk mendukung program pengaturan itu – yang nantinya juga diikuti dengan program pembangunan dalam arti yang luas.

Tujuan melakukan penyusunan peraturan tata nilai budaya Yogyakarta ini, adalah agar nilai‑nilai yang sekarang telah ada dan dianggap baik dapat dipertahankan dan perencanaan serta pembangunan di berbagai sektor pada masa yang akan datang dapat tetap dijalankan sebagaimana seharusnya, yaitu tetap dapat memberikan corak hidup yang adil dan sejahtera. Dalam hal ini, disarankan  untuk segera melakukan inventarisasi dan identifikasi secara  nyata terhadap nilai‑nilai budaya yang dimaksudkan, dengan harapan di dalam tata pengaturan itu dapat diakomodasikan kebutuhan, keinginan dan kepentingan semaksimal mungkin. Menyediakan akomodasi bagi semua tuntutan kebutuhan dan kepentingan itu, hingga dapat dirumuskan keputusan dengan membuat urutan  prioritas yang bijak, agar pelaksanaan pengaturan itu dapat dilakukan secara bertahap. Akomodasi bagi semua itu dapat memberikan umur yang cukup panjang bagi suatu lembaga pengaturan, sebab peraturan yang menyelesaikan kasus demi kasus, tidak akan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul di lapangan, tetapi justru akan mengembangkan dan menumbuhkan masalah baru.

Selain itu, peraturan itu hendaknya mampu mengatur keseimbangan di antara kebutuhan tiap orang yang berkepentingan dengan seluruh kawasan seisinya dan menyalurkan kepentingan tiap orang ke arah hal-hal yang berdampak positip, baik untuk lingkungan tertentu maupun lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, disarankan untuk  melembagakan pengelolaan kawasan, tidak hanya dalam lembaga peraturan perundang‑undangan saja, tetapi juga dalam bentuk penyebaran berita atau informasi periodik, yang dapat segera diketahui oleh warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem informasi ini sangat bermanfaat untuk menunjang sistem pemantauan terhadap tiap perkembangan yang terjadi dan perkembangan itu sangat bermanfaat untuk upaya menyempurnakan perencanaan yang tersisa dan perencanaan‑perencanaan berikutnya.

Landasan Pengaturan

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, me­rupakan negara hukum, dengan landasan Undang‑Undang Dasar 1945. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup pada bangsa Indonesia serta membimbing manusia mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, dalam lingkup masyarakat adil dan makmur. Pancasila adalah satu‑satunya falsafah, ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Rumah merupakan tempat peristirahatan yang utama bagi seluruh penghuninya. Kemana saja seseorang pergi, akhirnya akan kembali pulang kerumahnya. Rumah merupakan sumber penghibur dan kekuatan batin sepanjang masa. Pada waktu mereka melihat atau merasakan gejala alam, mere­ka akan bertanya tentang mengapa hal itu terjadi dan mengapa menimpa manusia. Karena pengetahuan masyarakat tentang hukum alam atau kosmologi muatannya cukup banyak, maka hal itu biasanya direfleksikan ke dalam bentuk lambang atau simbol. Mereka juga mengabstraksikan kekuat­an yang tidak tampak, dengan cara mempersonifikasikannya sebagai gejala yang mengatasi pengertian yang absolut.

Bangunan sebagai sebuah sistem, merupakan hasil kerja manusia dengan menggunakan kemampuan teknik, modal ilmu pengetahuan untuk menalar dan kemampuan tata hukum untuk melaksanakannya. Dalam hal tata hukum yang dapat ditafsirkan dengan tertib pembangunan, ditemukan beberapa informasi sehubungan dengan tradisi. Informasi lisan yang biasanya disebut konvensi, lebih banyak dikuasai oleh orang tua atau ahli adat. Bentuknya berupa petuah‑petuah yang selalu menyertai proses membangun, sampai kadang‑kadang memasuki kehidupan di dalamnya. Meskipun tidak dicantumkan sanksi nyata, tetapi sanksi moral tetap terasa dan menentu­kan. Keadaan ini diakibatkan oleh adanya nilai‑nilai spiritual lebih menonjol dari pada nilai‑nilai rasional. Dalam hal peraturan, maka Pemerintah berperan sepenuhnya untuk melaksanakan, dibantu oleh instansi lain dalam bentuk tim kerja.

Suatu alat komunikasi yang tepat, adalah naskah tertulis. Hukum yang positif yang ter­tulis dan formal, merupakan alat yang tepat untuk mengendalikan dan melaksanakan tertib membangun. Bilamana pada jaman kehidupan tradisional masih sangat menonjol, hanya dilandasi oleh pedoman saja, maka saat ini masyarakat masih menghargai tingkatan peraturan. Dasar pemikirannya bahwa kemajuan teknik dan teknologi berkembang pesat, tetapi tidak merata di seluruh bagian wilayah Indonesia. Akibatnya dengan heteroginitas tadi akan menimbulkan perbedaan dalam kepentingan, kebutuhan, tujuan dan sasaran, sehingga perbedaan ini akan menyangkut hak dan kewa­jiban di antara sesama anggota masyarakat. Perpecahan tidak boleh timbul, namun  kemajuan juga  tidak boleh terhambat. Pada pokoknya, cakup­an hukum adalah menganggap lingkup kaidah hidup menjadi kaidah perbuatan, yang menyangkut kepentingan kesejahteraan, keamanan, keserasian dan kebutuhan berderajad yang dibutuhkan orang banyak. Perbuatan itu adalah perbuatan manusia, dalam melakukan pekerjaan atau usaha, dengan menggunakan derajad kemampuan hidup masing-masing orang, yang ditujukan secara lang­sung pada orang lain. Ditujukan mengandung arti menyangkut hak/ kewajiban orang lain. Budaya paternalistik yang masih menonjol dan tradisi go­tong-royong merupakan ciri-ciri khas kehidupan bermasyarakat. Jadi tertib hukum perlu di ciptakan dan dibina terus menerus.

Kenyataannya secara fisik, lingkungan kehidupan budaya ini terbangun dan dibangun dengan berbagai rencana dan selera, yang sampai saat ini masih dapat dilihat keaneka‑ragaman tata ruang dan lingkungan sekitarnya, yang mengundang banyak kritik dari dalam maupun dari luar negeri. Tanggap terhadap perhatian yang datang dari pihak lain dan keluarga masyarakat sendiri, maka sudah waktunya Pemerintah, sebagai penguasa dan wakil rakyat mulai berpikir mengatur dirinya, yaitu masyarakat bersama dengan aparatur Pemerintah Daerah, membangun masa depan dengan tertib dan teratur, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di sam­ping masyarakat membutuhkan sesuatu untuk hidupnya – yang rata‑rata semua orang mempunyai kebutuhan yang sama, tetapi ke­pentingan orang satu dengan yang lain sangat berbeda.

Perbedaan dalam segala‑galanya akan mengundang perbedaan pula pada kepen­tingan, sedangkan dibalik kesamaan yang ada, masih terdapat pula perbedaan kepentingan. Agar supaya kepentingan orang, yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kehidupan budaya, tidak begitu saja terabaikan di satu sisi dan merorong di sisi yang lain, maka sudah waktunya bersepakat menciptakan hukum dan menegakkannya demi kepentingan semua orang. Dengan semua latarbelakang itu dikandung niat di pihak Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menciptakan peraturan yang berkekuatan hukum untuk tata nilai budaya di seluruh wilayah kewenangannya, yang diharpkan mampu mengatasi tuntutan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak.

Yogyakarta Traditional DanceRumusan Tata Nilai Budaya dalam bingkai Perda

Untuk memahami aktivitas manusia sebagai makhluk sosiokultural memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang melandasi cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia yang pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang menggejala di sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu sistem atau tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan.

Istilah budaya atau kebudayaan memiliki cakupan makna yang amat luas, karena pada hakikatnya kebudayaan merupakan seluruh aktivitas manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Memahami aktivitas manusia sebagai makhluk sosio-kultural berarti melahirkan tuntutan untuk memahami sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang dipegang oleh manusia, karena cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang menggejala di sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu sistem atau tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan.

Suatu tata nilai budaya tertentu tidak selalu terumuskan secara eksplisit dan sistematik, namun biasanya diam-diam telah bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat bersangkutan. Sistem nilai yang dimaksud biasanya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran, yang pada gilirannya terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasilnya yang kongkrit dalam kehidupan. Penyusunan naskah ini dimaksudkan agar tata nilai budaya Yogyakarta terumuskan secara eksplisit dan sistematik sehingga dapat dijadikan acuan dan sumber inspirasi bagi penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan.

Secara mendasar, suatu tata nilai menyangkut hal-hal yang sakral dan yang profan (ranah religio-spiritual), kebenaran dan ketidakbenaran (ranah logika dan ilmu pengetahuan), kebaikan dan keburukan atau kejahatan (ranah etika), keindahan dan ketidakindahan (ranah estetika), dan kepatutan atau kesopanan dan ketidakpatutan atau ketidaksopanan (ranah etiket). Dalam tata nilai budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, yakni (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai adat dan tradisi, (5) nilai pendidikan dan pengetahuan, (6) nilai teknologi, (7) nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) nilai mata pencaharian, (9) nilai kesenian, (10) nilai bahasa, (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (13) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (14) nilai semangat khas keyogyakartaan.

Dalam suatu sistem nilai kebudayaan tertentu, di satu pihak senantiasa diyakini terdapat ideal-ideal yang harus dikiblati, namun di lain pihak selalu terjadi distorsi-distorsi, bahkan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek kehidupan. Meskipun harus diakui bahwa dalam perilaku kongkrit masyarakat Yogyakarta boleh jadi terjadi distorsi dan penyelewengan atas nilai-nilai yang diidealkan (adiluhung), namun dalam naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini tetap dirumuskan ideal-ideal yang diyakini sebagai kiblat dalam meraih keutamaan, karena pada hakikatnya manusia itu bukan hanya “produk” kebudayaan belaka, melainkan juga sekaligus “pencipta” kebudayaan. Oleh karena itu, manusia dapat dan bahkan harus merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban.

Tata nilai budaya Yogyakarta ialah tata nilai Budaya Jawa yang memiliki kekhasan dalam semangat pengaktualisasian nilai-nilai kejawaan pada umumnya. Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan sistem nilai yang dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), inspirasi, dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta.

Tata nilai budaya pada umumnya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran yang terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasil konkrit dalam kehidupan. Tata nilai budaya Yogyakarta perlu dirumuskan dalam suatu naskah yang digunakan sebagai kiblat idealitas dalam meraih keutamaan baik bagi warga Yogyakarta sendiri maupun para kader bangsa dari seluruh penjuru Indonesia yang sedang menuntut ilmu dan menempa kepribadian di Yogyakarta, karena pada hakikatnya manusia itu bukan hanya produk kebudayaan, melainkan juga sekaligus pencipta kebudayaan. Manusia dapat bahkan harus merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban. Untuk itulah Naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta perlu dilestarikan dan dipedomani bagi seluruh masyarakat Yogyakarta, dengan dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Perumusan suatu tata nilai budaya apa pun tidak akan pernah dapat dengan lengkap dan sempurna menggambarkan tata nilai budaya yang dimaksud, karena suatu tata nilai budaya bukan merupakan suatu perwujudan yang kasat mata, diam, dan sederhana, melainkan sesuatu yang abstrak, rumit, dan dinamik. Oleh karena itu, rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini harus dipandang sebagai upaya perumusan yang secara periodik harus senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), ilham (insipirasi), dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta selaras dengan tuntutan zaman dan dalam semangat hamemayu hayuning bawana.

Di samping itu, disadari pula bahwa rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini, sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusifisme kesukuan dan atau kedaerahan, melainkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri keyogyakartaan sebagai bagian integral dari kebhinekatunggalikaan kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional.

Kini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang tolok ukur nilai budaya. Aturan tersebut diatur dengan jelas dan rinci di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (silahkan download disini).

Sumber: Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.


2 Comments

  1. draguscn says:

    Dear Mas Dodik,
    Saya sangat tertarik dengan tulisan ini dan mencerahkan apa yang sedang saya cari. Kebetulan saya sedang mencari perumusan Surat Keputusan tentang Aturan, Tata Nilai dan Budaya di lingkungan Puskesmas. Mungkin mas Dodik bisa mengomentari dari sisi Budaya apa saja kira-kira yang harus jadi pertimbangan saya untuk masuk dalam dokumen tersebut. Sebenarnya saya pengen liat perdanya .. tapi linknya sudan ngga ada di 4shared.com apa mungkin bisa didownload dari tempat lain. Terimakasih.

    Regards,

    Dr. Agus Ciptosantoso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: