Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Analisis Legal Draft Raperda untuk Penyandang Disabilitas

Analisis Legal Draft Raperda untuk Penyandang Disabilitas

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Oleh: Anggita Dian Cahyani*

Setiap makhluk hidup tidak ada yang diciptakan sempurna. Namun dibalik kekurangan yang dimiliki pasti disitu ada kelebihan yang terpendam. Begitulah kiranya penggambaran sekilas pada kaum disabilitas. Disabilitas bisa dikatakan sebagai manusia yang istimewa, karena dari kekurangan yang mereka miliki, mereka masih diberi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya.  Dengan kondisi kehidupan mereka yang istimewa inilah kita semestinya juga bisa memberikan respons sikap yang istimewa terhadap mereka. Kita harus lebih peduli, perhatian, dan penuh kerelaan dalam membantu kemajuan hidup mereka.

Disabilitas, mungkin sebagian masyarakat belum banyak yang tahu tentang makna kata-kata tersebut. Kata disabilitas ini ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Keterbatasan mereka adalah apa yang tidak dipunyai oleh orang yang sempurna. Seperti halnya pada keterbatasan yang dimiliki karena mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Di negara kita, para penyandang disabilitas ini masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup sosialnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal, seperti pada pengabaikan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki, tak dihiraukan keberadaanya, bahkan yang lebih tragis adalah tindakan-tindakan pendiskriminasian terhadap para penyandang disabilitas.

Di dunia internasional, kaum disabilitas ini sudah diberikan sebuah wadah pengayoman hukum yang tertera pada The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat. Dari konvensi ini hak-hak para kaum disabilitas sudah sepenuhnya mendapat dukungan dari berbagai negara, khususnya oleh Indonesia. Bahkan Konvensi ini-pun telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober tahun 2011.

Ratifikasi Konvensi tersebut dilakukan karena menurut data terakhir dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 3,11 persen dari total penduduk, atau sekitar 6,7 juta jiwa. Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi kalau harus diabaikan.

Angin segar pun mulai berhembus ketika pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merancang peraturan daerah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Inisiatif pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Pemerintah  Provinsi DIY ini sangat dibutuhkan para kaum disabilitas demi menjaga kepentingan hak asasi mereka sebagai manusia yang istimewa.

Raperda ini dirasa perlu karena kaum disabilitas di Yogyakarta semakin meningkat setelah peristiwa gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Seperti yang kita ketahui peristiwa ini menyebabkan sebagian orang harus kehilangan orang yang terkasih, kehilangan harta benda bahkan kehilangan sebagian organ tubuh mereka yang menyebabkan kecacatan dalam jangka waktu tertentu bahkan permanen. Selain itu, dampak dari peristiwa tersebut juga terjadi pada gangguan mental atau psikisnya.

Adanya Raperda ini berarti Pemerintah Provinsi Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam melindungi hak-hak para kaum disabilitas. Namun, jika diamati tiap pasal per pasal ada beberapa yang harus dibenahi:

Pertama, perlu ada pemahaman bersama baik dari eksekutif maupun legislatif yang nantinya akan membahas Draft Raperda bagi Penyandang Disabilitas ini bahwa paradigma yang harus dipakai adalah paradigma pemberian perlakuan khusus bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan paradigma persamaan hak secara otomatis melekat pada semua masyarakat/subjek hukum dan dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga tidak perlu diatur di dalam Raperda semua hak-hak dasar manusia yang harus diberikan kepada Penyandang Disabilitas karena secara langsung telah di jamin secara konstitusi oleh negara kita.

Kedua, pada dasar mengingat tampaknya masih banyak peraturan perundang-undangan yang harus dimasukkan seperti misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ketiga, pada pasal 75 Draft Raperda ini diatur mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Lembaga Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas yang melakukan tindakan hukum dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Namun tampaknya pendelegasian pengaturan teknis ke dalam Peraturan Gubernur akan bernuansa tidak efektif mengingat pada tahun 2011 kemarin telah rinci diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal yang mungkin perlu dinormakan diluar dari aturan teknis tersebut adalah terkait pembiayaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ini penting diatur mengingat bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu bukan kepada penyandang disabilitas.

Keempat, perlu dipertimbangkan mengenai besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk memberikan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas. Apakah mungkin pembiayaan tersebut dilakukan dengan cost sharing antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengingat biaya yang dibutuhkan jumlahnya tidak kecil. Tentunya pembiayaan yang besar tersebut perlu didukung dengan perencanaan yang cermat, efisien dan sistematis agar tidak terjadi pemborosan keuangan daerah.

Keempat masukan tersebut merupakan sumbangsih kecil penulis dalam rangka semangat perlindungan dan pemenuhan hak kepada kaum disabilitas. Namun, penulis sangat mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi DIY atas penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Khususnya inisiatif mengganti kata “cacat” dengan kata positif normatif “disabilitas”. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah benar-benar pangerten dengan rakyat difabel. Dari sinilah kita dapat memberikan kesimpulan bahwa Jogja memang istimewa.

*) Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Hukum (International Program) Universitas Islam Indonesia.


2 Comments

  1. marsinah says:

    bisakah saya meminta draft ranperdanya?
    trims..

  2. Dodik Setiawan Nur Heriyanto says:

    Bisa silahkan. kirimkan saya email anda. sepertinya di internet juga sudah banyak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: