Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Penegakan Perundang-undangan oleh PPNS

Penegakan Perundang-undangan oleh PPNS

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Sebagai amanat dari Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 yang memuat tentang pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (silahkan download Pergub Nomor 47 Tahun 2011 disini)

Peraturan Gubernur ini memuat mengenai bagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas sesuai penegakan peraturan perundang-undangan yang dikawalnya dengan tetap berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penegakan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya yang mana meliputi pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan yang merupakan tindakan akhir.

Bentuk penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain hal-hal tersebut terhadap tindak pidana ringan dapat dilaksanakan dengan cara sidang di tempat yang merupakan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hakim, koordinator pengawasan Kepolisian Daerah, tim Pembina, dan instansi teknis.

Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai salah satu tahap penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur perencanaan dan mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berlandaskan pada praktek operasi penegakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Tim Pembina.Anggaran yang memadai diperlukan untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap keseluruhan proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keseluruhan dari pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan mewujudkan proses peradilan yang cepat dengan biaya relative murah, sehingga terbentuk masyarakat yang sadar hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara maksimal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Penjelasan Umum Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: