Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Menguji Efektifitas UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Menguji Efektifitas UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.

Hari ini (28 Agustus 2012), saya mengikuti workshop terkait dengan memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (download disini) yang diperuntukkan bagi Guru/Pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi. Acara ini sangat bagus dan efektif bukan karena dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII dengan bekerja sama dengan Hans Seidel Foundation tetapi juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ari Dwipayana (Dosen Fisipol UGM), Drs. Muhammad Najib, M.Si (Dosen Fisipol UGM),  Dr. Syaifudin, SH, MHum (Dosen FH UII), dan Nasrullah, SH,  MH (Komisioner BAWASLU RI). Berikut ini akan saya jelaskan kesimpulan dari penyelenggaraan workshop tersebut:

Parliamentary Threshold

Dalam konsep parliamentary threshold, sangat terkenal di berbagai Negara karena efektif untuk menyederhanakan sistem jumlah partai yang ada. Di Indonesia, penentuan ambang batas 3,5 persen dalam parliamentary threshold menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak hanya berlaku di level nasional tapi juga daerah. Konsekwensi nya jumlah suara yang hilang besar, ada pemangkasan partai politik dan partai-partai yang kuat di tingkat lokal aspirasinya mungkin tidak sampai pada level nasional (contoh Partai Bulan Bintang hitungan suaranya banyak di Bangka Belitung dan keterwakilannya banyak di DPRD Bangka Belitung sedangkan tidak ada representasinya di level nasional).

Berdasarkan data, Pemilu yang sudah dilakukan sebelumnya, terjadi fenomena penurunan partisipasi politik dalam Pemilu dan mulai naiknya aktivitas rentenir dalam mendanai aktivitas berpolitik Pemilu. Dahulu Pemilu 1999, penyelenggaraan aktivitas politik dilakukan secara voluntary, tetapi saat ini muncul publikasi untuk menggalang dana dari luar partai. Hal ini sebenarnya pernah terjadi di Eropa tahun 1950. Yang buruk dari praktek ini adalah justru terjadi banyak politik pencitraan, populisme instan, dan money politic pada dukungan politik (buy vote) dalam lingkungan partai politik.

Reformasi Paradigma Pengawasan Pemilu

Selama ini, Bawaslu hanya sekedar proses penanganan tanpa proses penindakan hukum. Sekarang semangat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diberikan otoritas kepada Bawaslu untuk wilayah pencegahan dan penindakan hukum. Saat ini, upaya pencegahan dikedepankan oleh Bawaslu daripada upaya penindakan.  Dan salah satu terobosan terbaru oleh Bawaslu saat ini adalah adanya kegiatan pengawasan partisipatif (pengawasan Pemilu terpadu atau dikenal AWAS TERPADU) yang melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan organisasi masyarakat lainnya, dikarenakan keterbatasan jumlah Bawaslu untuk memperkuat pengawasan selama ini.

Tantangan bagi Bawaslu ke depan antara lain proses masalah pencalonan (terkait juga dengan pemilik modal), permasalahan daftar pemilih (khususnya daftar pencalon tetap dan 30 persen keterwakilan perempuan),  dan sebagainya. Saat ini Bawaslu tidak hanya berparadigma akan mengawasi KPU tetapi juga pemerintah dan partai politik.

Pendidikan Kritis bagi Calon Pemilih

Pendidikan yang penting untuk dilakukan adalah perlunya mengekspos rekam jejak (track record) para kandidat yang akan bertarung di dalam Pemilu. Perlu sekali guru maupun tenaga pengajar memberikan pendidikan kritis kepada pemilih pemula dan masyarakat untuk kritis melihat secara keseluruhan profil calon yang akan mereka pilih sehingga hasilnya tidak salah pilih dan sesuai dengan aspirasi mereka. Pemerintah-pun dalam berkebijakan perlu membuat kebijakan yang mendidik demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Ada sebuah contoh kebijakan yang bagus (mendidik) di beberapa negara barat adalah adanya publikasi pelaku yang melakukan buy vote dengan memberikan insentif bagi yang berani untuk mendokumentasikannya. Mari kita songsong Pemilu 2014!

Dodik Setiawan Nur Heriyanto – Hotel Saphir Square Yogyakarta, 28 Agustus 2012


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: