Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Home » Law (Hukum) » Constitutional Law » Analisis Legal Drafting Raperda Jasa Konstruksi

Analisis Legal Drafting Raperda Jasa Konstruksi

My New Ideas

Law is not merely words but also reflecting more actions.
Bangsal Kepatihan

Bangsal Kepatihan
(Sumber gambar: http://www.krjogja.com)

Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempublikasikan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Konstruksi yang sesuai Prolegda tahun 2012 akan segera diajukan pembahasan di DPRD DIY. Ada tiga alasan kuat mengapa Raperda ini dibentuk antara lain, pertama, penyelenggaraan konstruksi tentunya akan melibatkan berbagai material, teknologi, profesi dan usaha di bidang penyelenggaraan konstruksi sehingga dapat menjadi unsur pembentuk lingkungan terbangun serta mampu mendukung terwujudnya visi DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata se-Asia Tenggara.Kedua, para penyelenggara konstruksi baik itu pelaku usaha maupun praktik profesi bidang penyelenggaraan konstruksi di DIY tampaknya belum seluruhnya memiliki kapasitas, kompetensi, dan daya saing yang memadai. Secara realitas dapat dijumpai penyelenggaraan konstruksi yang belum menerapkan pedoman keselamatan pekerja dan keselamatan publik, properti serta lingkungan. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa konstruksi belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan kontruksi. Ketiga alasan inilah menjadi dasar pembentukan Raperda Provinsi DIY tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Namun, setelah dilakukan pencermatan secara legal drafting, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pencermatan kembali sehingga norma yang terkandung sesuai dengan makna yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Beberapa masukan tersebut antara lain:

  1. Perlu dicermati kembali kesesuaian substansi Raperda tentang Jasa Konstruksi dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga apa yang diatur di dalam Raperda ini adalah murni karena belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang leih tinggi dan bersifat muatan lokal. Norma yang kemungkinan dapat diatur di dalam Raperda ini antara lain terkait dengan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di Daerah. Oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimungkinkan tugas pembinaan jasa konstruksi dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Pembinaan yang dilakukan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang dapat dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis; pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat atas hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi; serta pengawasan yang dapat dilakukan untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi. Ketiga hal inilah yang seharusnya menjadi arah substansi Raperda tentang Jasa Konstruksi.
  2. Perlu disesuaikan antara istilah-istilah yang ada dalam Raperda tentang Jasa Konstruksi dengan istilah yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar pelaksanaannya terjadi keharmonisan hukum. Sebagai contoh dalam Raperda tentang Jasa Konstruksi terdapat istilah dan pengaturan mengenai kegagalan konstruksi. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diberikan istilah baku “kegagalan bangunan”. Hal ini perlu disamakan pengertiannya mengingat substansi pengaturan yang ada di dalam Raperda memiliki kesamaan dengan pengaturan yang diberikan oleh undang-undang tersebut.
  3. Mekanisme pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang diatur secara rinci di dalam Pasal 22 Raperda tentang Jasa Konstruksi tidak perlu diatur kembali. Hal ini mengingat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terlebih di dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa (Pasal 36-Pasal 40) juga mengatur hal yang sama. Sehingga Pasal 22 Raperda ini perlu dihapus.
  4. Tata letak pengaturan mengenai peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 23 seharusnya diletakkan sebelum ketentuan pidana. Pengaturannya-pun seharusnya lebih men-detail: mengatur bagaimana masyarakat di Provinsi DIY dapat berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan konstruksi di Provinsi DIY.
  5. Pengaturan dalam Pasal 36 Raperda tentang Jasa Konstruksi mengenai Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Raperda ini diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk segera diundangkan seyogyanya dihapus. Sesuai dengan angka 137 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa ketentuan penutup pada umumnya memuat: penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan; nama singkat peraturan perundang-undangan; status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Di dalam beberapa ketentuan dalam Raperda ini akan ditindaklanjuti ke dalam 4 (empat) Peraturan Gubernur mengenai: pedoman pemberian sanksi administratif; profesi keteknikan tertentu; norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan konstruksi; dan tata cara pemberian ijin praktik dan Standar Kompetensi Kerja Daerah (SKKD). Sudah tentu dalam realisasinya, peraturan pelaksana dari Raperda ini akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Namun, pemberian pembatasan pembentukan Peraturan Gubernur dalam satu tahun justru akan menyebabkan munculnya “aturan instan” yang kurang implementatif mengingat beberapa Peraturan Daerah yang ditetapkan beberapa tahun sebelumnya juga masih belum dibentuk dan diundangkan aturan pelaksananya. Selain itu yang harus menjadi catatan adalah dalam menyusun Peraturan Gubernur perlu dicermati urgensi, kebutuhan, subtansi materi serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Last but not least, masukan ini seyogyanya menjadi perhatian bagi tim penyusun Raperda Provinsi DIY tentang Jasa Konstruksi mengingat dalam menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan kesesuaian secara legal drafting agar peraturan yang dibuat memberikan kejelasan hukum dan kepastian hukum. Tentunya kita semua berharap, Raperda yang tengah disusun dan akan dibahas di Tahun 2012 ini dapat memberikan kepastian hukum serta mengatasi persoalan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi di Provinsi DIY.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Tulisan ini pernah dimuat dalam harian Surat Kabar Bernas Jogja (Kolom Opini) pada hari Senin, 25 Juni 2012 dan dimuat di halaman blog www.dodiksetiawan.staff.uii.ac.id


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: